Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle" Menguat, Jokowi Panggil Mendag Lutfi hingga Hadi Tjahjanto

Kompas.com - 14/06/2022, 18:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri hadir di Istana Kepresidenan pada Selasa (14/6/2022) sore.

Mereka adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ATR/BPN dan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wamen ATN/BPR Surya Chandra

Pantauan Kompas.com, Lutfi hadir di istana sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat ditanya wartawan soal agenda pada Selasa sore, Lutfi hanya menjawab singkat.

"Apaan?," katanya.

Baca juga: Isu Reshuffle, Wasekjen: Jumlah Menteri PDI-P Tetap, bahkan Bisa Bertambah

Terlihat muka Lutfi memerah dan tanpa senyum.

Selanjutnya, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto hadir sekitar pukul 17.35 WIB.

Hadi mengatakan, dia dipanggil secara tiba-tiba pada Selasa sore.

"Baru saja makanya saya ngebut. Wah enggak tau siapa ya saya hanya dipanggil. Enggak tahu apa itu. Wah belum mikir ke sanalah ya," jelasnya.

"Ini baru olahraga langsung lari saya," tambah Hadi.

Baca juga: Riwayat Reshuffle Kabinet Jokowi sejak 2014 hingga Terkini

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil hadir pada pukul 17.40 WIB.

Dia mengaku tidak tahu soal apa pemanggilannya ke Istana.

"Enggak tahu. Tunggu saja nanti Pak Presiden. Rapat aja kali," katanya.

Selain ketiga tokoh tersebut, hadir pula Wamen ATN/BPR Surya Chandra sekitar pukul 17.49 WIB.

Saat ditanyai wartawan perihal kedatangannya, Surya tidak menjawab.

Baca juga: Optimistis Menterinya Tak Diganti Saat Reshuffle, PDI-P: Itu Mustahil

Adapun kedatangan para menteri kali di tengah isu reshuffle kabinet Indonesia Maju yang semakin menguat.

Reshuffle atau perombakan kabinet disebut-sebut akan digelar Rabu (15/6/2022) atau besok.

Tetapi, hingga Selasa sore ini istana belum mengonfirmasi kepastian agenda reshuffle itu.

Sementara itu pada Selasa pagi Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab pertanyaan soal reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut akan digelar pada Rabu besok.

Menurut Pramono, kepastian waktu reshuffle sepenuhnya jadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di kompleks Istana Kepresidenan.

"Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," tegasnya.

Pramono menjelaskan, Presiden Jokowi sudah delapan tahun memimpin kabinet.

Baca juga: Pengamat Anggap Reshuffle Tak Efektif jika Cuma Masukkan Pemain Baru

Sehingga memahami apa yang menjadi kebutuhan dari kabinetnya.

"Presiden kan beliau sudah delapan tahun di pemerintahan ini. Dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini. Sehingga itu yang menjadi beliau sangat tahu lah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno sebelumnya juga memberikan tanggapan soal kabar yang beredar perihal perombakan kabinet.

Kabar itu menyebutkan, perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022.

Baca juga: Pengamat: Reshuffle Kabinet Harus Segera Dilakukan walau Terlambat

Saat itu, Pratikno menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat di Komisi II DPR pada Kamis (2/6/2022).

Dia tidak membantah maupun membenarkan informasi reshuffle.

Hanya saja, Pratikno mengungkapkan akan ada bocoran dari istana jika sudah ada jadwal pasti mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Adapun kabar mengenai perombakan kabinet sejatinya sudah mulai berhembus sejak Maret 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com