Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta "Reshuffle" Menteri yang Sibuk Kampanye Jelang 2024

Kompas.com - 14/06/2022, 12:39 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu dilakukan terhadap sejumlah menteri yang terlampau sibuk kampanye menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, Jokowi harus mengambil keputusan tegas terhadap sejumlah menterinya yang mulai sibuk mencari dukungan politik. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka diperkirakan akan berdampak buruk terhadap kinerja kabinet.

"Menteri-menteri yang terlalu sibuk kampanye, perlu dipikirkan untuk tetap dipertahankan atau sebaiknya diganti," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

"Jika tetap dipertahankan, sebaiknya diminta untuk benar-benar fokus dalam kerja. Jangan sampai kerja dan kampanye jadi satu paket. Harus dihindari agar terjadi optimalisasi kerja," sambung Ray yang juga pendiri Lingkar Madani (LIMA).

Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

"Hasilnya 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

Baca juga: Menguatnya Isu Reshuffle, Hasil Survei, dan Jawaban Presiden Jokowi

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan terhadap 1.200 responden dan dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen.

Safari politik

Sejumlah menteri di kabinet Jokowi memang berasal dari kalangan partai politik. Contohnya Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam berbagai hasil riset lembaga survei, nama Prabowo selalu berada di jajaran atas tokoh dengan elektabilitas tinggi selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Partai Gerindra sudah menyatakan akan mengusung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Prabowo juga rajin bersilaturahmi atau melakukan safari politik dengan sejumlah pimpinan partai. Pada saat Lebaran di awal Mei lalu, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Belum lama ini dia juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle 15 Juni, Airlangga: Kita Tidak Ada Bocoran

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com