Jokowi Diminta "Reshuffle" Menteri yang Sibuk Kampanye Jelang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu dilakukan terhadap sejumlah menteri yang terlampau sibuk kampanye menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, Jokowi harus mengambil keputusan tegas terhadap sejumlah menterinya yang mulai sibuk mencari dukungan politik. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka diperkirakan akan berdampak buruk terhadap kinerja kabinet.

"Menteri-menteri yang terlalu sibuk kampanye, perlu dipikirkan untuk tetap dipertahankan atau sebaiknya diganti," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

"Jika tetap dipertahankan, sebaiknya diminta untuk benar-benar fokus dalam kerja. Jangan sampai kerja dan kampanye jadi satu paket. Harus dihindari agar terjadi optimalisasi kerja," sambung Ray yang juga pendiri Lingkar Madani (LIMA).

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

"Hasilnya 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan terhadap 1.200 responden dan dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen.

Safari politik

Sejumlah menteri di kabinet Jokowi memang berasal dari kalangan partai politik. Contohnya Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam berbagai hasil riset lembaga survei, nama Prabowo selalu berada di jajaran atas tokoh dengan elektabilitas tinggi selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Partai Gerindra sudah menyatakan akan mengusung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Prabowo juga rajin bersilaturahmi atau melakukan safari politik dengan sejumlah pimpinan partai. Pada saat Lebaran di awal Mei lalu, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Belum lama ini dia juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan akan diusung untuk menjadi capres 2024. Pada saat Idul Fitri, Airlangga juga menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia juga membangun Koalisi Indonesia Bersatu bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Pada 9 Mei 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik. Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata presiden.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Icha Rastika)