Kompas.com - 14/06/2022, 12:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengeklaim bahwa buzzer-buzzer politik di media sosial bakal jadi sasaran pengawasan dan penindakan jelang Pemilu 2024.

"Betul (buzzer akan ditindak dan diawasi). Itu kan yang paling penting karena itu kan merusak," ujar Bagja di kantor Bawaslu pada Selasa (14/6/2022).

Bagja mengungkapkan, penyebaran berita bohong, termasuk konten-konten disinformasi, merupakan salah satu ancaman pemilu yang bakal diantisipasi oleh Bawaslu selain politisasi SARA dan politik uang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Buzzer Provokatif Harus Ditindak Tegas

Akan tetapi, Bagja mengakui bahwa pengawasan konten disinformasi dan hoaks, termasuk gerakan para buzzer yang rata-rata anonim tersebut, bukan pekerjaan gampang.

"Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politisasi SARA, dan hoaks, bagaimana hukumnya di media sosial? Pertama, kami takedown, tapi susah juga, karena begitu di-takedown satu muncul 10 lagi," ujar dia.

Bagja menyinggung soal rencana kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, media massa, serta KPU dalam hal literasi digital.

Lebih dari itu, ia mengakui bahwa penegakan hukum terhadap pihak di balik hoaks, disinformasi, dan kerja-kerja buzzer masih lemah.

Bagja menyebutkan bahwa pihaknya berencana bekerja sama pula dengan kepolisian supaya penindakan tersebut bisa lebih baik.

"Pertama, takedown dulu, kami cek belakangnya IP-nya berapa, lapor ke polisi, atau kemudian ke Kominfo," kata dia.

Baca juga: Buzzer dan Hoaks Jadi Penyebab Kian Runcingnya Polarisasi Politik sejak Pilpres 2019

Meskipun demikian, Bagja mengakui bahwa belum tentu auktor intelektualis di balik kerja-kerja buzzer itu dapat langsung terungkap.

"Ini yang susah. Tapi pasti kita akan melakukan kerja sama dengan lembaga kepolisian, Cyber Crime Mabes Polri biasanya sudah punya alatnya, atau kemudian teman-teman Kominfo," ungkapnya.

"Yang terpenting kita harus berlaku adil terhadap semua pelanggar. Mereka diberikan hak untuk membela diri, menyatakan diri mereka tidak bersalah, dan tidak gampang menuduh partai politik (tertentu ada) di belakang buzzer ini, tidak, dicek dulu," ujar Bagja.

Bagja juga menyebut bahwa pihaknya akan duduk bareng dengan sejumlah perusahaan platform media sosial untuk mengawasi konten jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Lawan Hoaks dan Buzzer Bayaran, MUI DKI Jakarta Bentuk Mujahid Cyber

"(Platform yang akan diajak kerja sama adalah) Facebook, Twitter, lalu Tiktok juga masuk, pasti nih. Dulu ada Line, tapi sekarang enggak lagi. Facebook, Twitter, Instagram, kemarin (pemilu sebelumnya) sudah dilakukan," kata Bagja.

Dalam kesempatan yang sama, komisioner Bawaslu Lolly Suhenty melanjutkan, saat ini Bawaslu masih berupaya menyamakan frekuensi dengan perusahaan-perusahaan platform media sosial tersebut tentang standar komunitas, misalnya terkait konten-konten mana yang memenuhi syarat untuk diturunkan dan mana yang tidak.

"Misalnya sikap pribadi untuk berpolitik. Dalam pandangan Bawaslu, itu (pernyataan sikap pribadi itu) bermuatan menghasut atau mengadu domba. Itu kan tidak boleh, jelas dalam aturan undang-undang. Tetapi, platform memandang ini adalah kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi," imbuh Lolly memberi contoh.

"Saat ini kami sedang menyamakan persepsi soal itu. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua minggu ke depan sudah selesai," ia menambahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.