Kompas.com - 06/06/2022, 17:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, meminta pemerintah meninjau kembali rencana untuk menetapkan tarif sebesar Rp 750.000 bagi wisatawan dalam negeri untuk naik ke kawasan stupa Candi Borobudur.

Menurut Rusli, jika rencana itu tetap dilanjutkan maka akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitar yang menggantungkan pemasukan dari kegiatan pariwisata di Candi Borobudur.

"Jadi berikanlah kesempatan kepada masyarakat berwisata," kata Rusli saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, Candi Borobudur dibangun sebagai tempat ibadah. Namun, lanjut dia, umat Buddha di Indonesia bisa memahami di samping nilai religi, terdapat potensi ekonomi sektor pariwisata dari Candi Borobudur yang turut menopang perkembangan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Harga Tiket Candi Borobudur Naik Rp 750.000, DPR: Tidak Masuk Akal Kalau Alasannya Konservasi

Menurut Rusli, jika pemerintah tetap ingin menaikkan tarif untuk naik ke stupa Candi Borobudur hingga Rp 750.000 bagi turis lokal, dan 100 Dollar Amerika Serikat bagi wisatawan mancanegara, maka akan berimbas kepada para penduduk sekitar. Mulai dari penduduk yang menyewakan jasa transportasi, penjual minuman dan makanan, penjual cinderamata, sampai penyewaan penginapan.

"UMKM yang di sekitar candi yang menjual baju Rp 50.000 rasanya akan kecewa kalau dipaksakan yang datang itu adalah masyarakat yang berpenghasilan besar. Marilah kita bersama-sama meyakinkan pemerintah," ujar Rusli.

"Kita semua harusnya sayang sama Candi Borobudur, sayang sama leluhur yang sudah membangun demikian indah," ucap Rusli.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana menaikkan tarif untuk turis lokasi buat naik ke stupa Candi Borobudur belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

Baca juga: Tiket Naik Stupa Borobudur Rp 750.000, DIY Maksimalkan Destinasi di Yogya untuk Gaet Wisatawan

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Baca juga: Agar Tak Salah Paham soal HTM Candi Borobudur, Tiket Masuk Masih Rp 50.000, Tiket Naik ke Stupa Rp 750.000

Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara daring (online). Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur.

Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga Tiket, Pimpinan Komisi X: Masih Banyak Opsi untuk Proteksi Borobudur

Luhut mengungkapkan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Menurut Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman.

Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, sampai perilaku pengunjung dan aksi vandalisme juga menjadi persoalan tersendiri.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.