Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walubi Minta Rencana Kenaikan Tarif Naik Stupa Candi Borobudur Ditinjau Ulang

Kompas.com - 06/06/2022, 17:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, meminta pemerintah meninjau kembali rencana untuk menetapkan tarif sebesar Rp 750.000 bagi wisatawan dalam negeri untuk naik ke kawasan stupa Candi Borobudur.

Menurut Rusli, jika rencana itu tetap dilanjutkan maka akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitar yang menggantungkan pemasukan dari kegiatan pariwisata di Candi Borobudur.

"Jadi berikanlah kesempatan kepada masyarakat berwisata," kata Rusli saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, Candi Borobudur dibangun sebagai tempat ibadah. Namun, lanjut dia, umat Buddha di Indonesia bisa memahami di samping nilai religi, terdapat potensi ekonomi sektor pariwisata dari Candi Borobudur yang turut menopang perkembangan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Harga Tiket Candi Borobudur Naik Rp 750.000, DPR: Tidak Masuk Akal Kalau Alasannya Konservasi

Menurut Rusli, jika pemerintah tetap ingin menaikkan tarif untuk naik ke stupa Candi Borobudur hingga Rp 750.000 bagi turis lokal, dan 100 Dollar Amerika Serikat bagi wisatawan mancanegara, maka akan berimbas kepada para penduduk sekitar. Mulai dari penduduk yang menyewakan jasa transportasi, penjual minuman dan makanan, penjual cinderamata, sampai penyewaan penginapan.

"UMKM yang di sekitar candi yang menjual baju Rp 50.000 rasanya akan kecewa kalau dipaksakan yang datang itu adalah masyarakat yang berpenghasilan besar. Marilah kita bersama-sama meyakinkan pemerintah," ujar Rusli.

"Kita semua harusnya sayang sama Candi Borobudur, sayang sama leluhur yang sudah membangun demikian indah," ucap Rusli.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana menaikkan tarif untuk turis lokasi buat naik ke stupa Candi Borobudur belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

Baca juga: Tiket Naik Stupa Borobudur Rp 750.000, DIY Maksimalkan Destinasi di Yogya untuk Gaet Wisatawan

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Baca juga: Agar Tak Salah Paham soal HTM Candi Borobudur, Tiket Masuk Masih Rp 50.000, Tiket Naik ke Stupa Rp 750.000

Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara daring (online). Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com