Ganjar Pranowo, Ambisi Pilpres, dan "Serangan" Bertubi PDI Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lagi-lagi disentil internal partainya sendiri, PDI Perjuangan. Sentilan itu masih soal isu Ganjar yang dinilai berambisi maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024

Serangan yang bertubi-tubi ini seakan memperjelas retaknya hubungan Ganjar dengan PDI-P. Dinamika tersebut juga semakin menguatkan isu rivalitas internal PDI-P antara Ganjar dengan putri mahkota partai, Puan Maharani.

Ganjar, dengan langgam politiknya yang khas, santai saja menanggapinya.

Namun, bagaimana dengan restu PDI-P terhadapnya? Tidakkah jalan Ganjar kian terjal untuk mendapat tiket dari partainya melaju ke panggung Pilpres 2024?

Baca juga: Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Disebut kemlinthi

Sentilan terhadap Ganjar baru-baru ini datang dari politisi PDI-P Trimedya Panjaitan. Dia menilai Ganjar ambisius untuk maju di Pilpres 2024, padahal kinerjanya selama menjadi gubernur dipertanyakan.

"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?" kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini melihat Ganjar terlalu menampilkan syahwat politiknya. Ini tampak dari safari Gubernur Jawa Tengah itu ke berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu belakangan, mulai dari Sumatera Utara hingga Sulawesi Selatan.

Baca juga: Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Trimedya membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya, rekam jejak Puan jelas.

Awalnya, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI. Ia dinilai berhasil mengorganisir PDI-P yang ketika itu menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh Trimedya, Puan juga disebut sukses mengoordinasikan 7 kementerian saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Ketika menjadi Ketua DPR RI pun, Trimedya mengeklaim, Puan bisa memimpin dengan baik.

Bagi Trimedya, manuver Ganjar untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas. Bahkan, dia menilai Ganjar kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak.

“Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dia berinteraksi dengan kawan-kawan stuktur di sana DPD, DPC, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, itu baru,” ujarnya.

Ganjar santai

Ganjar, sebagaimana biasanya, menanggapi dengan santai sentilan Trimedya. Dia mengatakan, kritik itu akan ia jadikan pegangan untuk memperbaiki kinerjanya.

"Ya ndak apa-apa. Kalau kritik dari kolega buat saya itu vitamin untuk memperbaiki dan koreksi," jelas Ganjar kepada wartawan, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Politisi PDI-P: Ganjar 8 Tahun Jadi Gubernur Selain Main Medsos, Apa Kinerjanya?

Kendati demikian, Ganjar menampik anggapan bahwa dirinya tidak menghargai Megawati. Ia menyebut, ihwal pilpres menjadi wewenang Ketua Umum PDI-P.

"Menghormatilah. Urusannya kan urusan copras-capres to, itu. Capres itu PDI-P sudah jelas, itu urusan ketua umum, urusannya Bu Mega," katanya.

Ganjar mengaku saat ini dirinya masih fokus penanganan masalah banjir rob dan minyak goreng di Jawa Tengah alih-alih memikirkan pilprrs.

Bertubi-tubi

Sentilan internal PDI-P terhadap Ganjar bukan hanya sekali dua kali ini saja dilempar. Belum lama ini, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyindir sosok yang gemar tampil di media sosial tetapi tidak bisa bekerja di lapangan.

Tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Puan menyebut figur itu tampak menyenangkan di media dan layar kaca, tetapi sebenarnya tak bisa membuat rakyat senang.

Baca juga: Ganjar Pranowo, Anak Tiri yang Lagi-lagi Tak Diundang di Acara Partainya Sendiri

“Terkadang-kadang itu kita suka yoweslah (yasudahlah) dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, dia saja walau tidak bisa apa-apa yang penting kalau di sosmed dan tv nyenengin. Tetapi tidak bisa kerja dan nyenengin rakyat. Mau enggak kayak itu,” kata Puan di depan ribuan kader PDI-P Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (26/4/2022).

Tak hanya sekali Puan menyentil figur ini. Pernyataan serupa pernah Puan sampaikan pada Mei 2021 lalu.

Kala itu, dia mengatakan, sosok pemimpin yang layak menjadi calon presiden ialah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial.

“Pemimpin menurut saya, itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed,” kata Puan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).

Puan juga sempat angkat bicara soal banyaknya survei elektabilitas calon presiden yang memetakan elektabilitas para tokoh. Menurut survei, tokoh dengan elektabilitas rendah diprediksi sulit memenangkan pilpres.

Ketua DPR RI itu mengatakan, survei bisa jadi benar. Namun, PDI-P punya jaringan dan perangkat yang tidak diperhitungkan oleh survei.

"Survei itu betul karena jadi salah satu hal yang dipertimbangkan, tetapi kita PDI-P punya jaringan dan perangkat kadangkala tidak masuk dalam survei. Jangan terpengaruh dalam survei,” tutur putri Megawati Soekarnoputri itu.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar Pranowo 26,7 Persen, Salip Prabowo Subianto

Tak hanya disindir, Ganjar juga beberapa kali tak diundang di acara internal partai, salah satunya dalam acara HUT PDI-P ke-48 yang digelar di Panti Marhaen Semarang, Mei 2021 lalu.

Kala itu, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto terang-terangan mengatakan bahwa tidak diundangnya Ganjar adalah karena dia dinilai kelewatan berambisi maju di Pilpres 2024.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Bambang, Sabtu (22/5/2021).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris.

"Wis tak kode sik, mok soyo mblandang, ya tak rodo atos (Sudah saya kode lebih dulu, kok makin keterlaluan, ya saya makin keras). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," katanya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar-Sandiaga Ungguli Prabowo-Puan

Tradisi demokrasi

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sempat membantah bahwa hubungan PDI-P dan Ganjar tidak baik-baik saja. Hasto menyebut, tak ada keretakan antara partainya dan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Renggang, jauh, dekat itu kan persepsi, suatu skenario politik yang digalang pihak lain," kata Hasto saat ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Ketika ditanya soal banyaknya elemen komunitas mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar untuk maju sebagai capres, Hasto mengatakan semua keputusan berada di tangan Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Umum PDI-P.

"Di dalam demokrasi ini kan mereka-mereka rakyat komunitas bisa menyampaikan aspirasinya. Tetapi dalam konstitusi partai ibu Megawati yang mempertimbangkan dengan jernih bahwa yang kita cari seorang pemimpin, seorang pemimpin yang berani tanggungjawab berani memikul beban yang tidak ringan," kata dia.

Merespons dinamika terbaru, Hasto menganggapnya sebagai hal yang biasa di PDI-P. Dia mengatakan, sentilan Trimedya terhadap Ganjar bagian dari tradisi demokrasi di partainya.

”Selama pendapat tersebut ditempatkan dalam koridor disiplin organisasi, semua sehat dalam demokrasi dan membangun wacana tentang kualifikasi pemimpin,” katanya dilansir dari Kompas.id, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: PDI-P Dinilai Perlu Bergegas Evaluasi jika Usung Puan Capres 2024

Hasto meyakini bahwa kritik yang disampaikan secara terbuka oleh para kader PDI-P tak akan merugikan partainya yang tengah mengejar kemenangan ketiga beruntun di Pemilu 2024.

”Justru dengan tradisi demokrasi yang kuat, partai bergerak ke bawah. Di situlah aspek elektoral terjadi. Elektoral bagi PDI-P bukan melalui penguasaan media, tetapi melalui kerja ke bawah tanpa henti,” ucap Hasto.

Restu Megawati

Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sentilan Trimedya terhadap Ganjar mengonfirmasi adanya faksi di internal PDI-P.

Sebabnya, menurut Umam, tidak lain karena strategi politik Ganjar yang tidak sesuai dengan keinginan PDI-P.

"Akar faksionalisme ini salah satu dipengaruhi oleh strategi politik Ganjar yang kurang tepat, sehingga membuat akar dukungan politiknya di internal PDI-P rapuh," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Ganjar belakangan memang tampak giat menjalankan kerja-kerja politik lewat berbagai kunjungan dan sosialisasi di wilayah luar Jawa. Upaya ini semata untuk meningkatkan elektabilitas personalnya.

Namun, dengan memanasnya suhu internal PDI-P, Umam berpendapat, Ganjar seharusnya kini fokus memperbaiki komunikasi politik dengan kader-kader utama di internal partainya.

Sebab, jika Gubernur Jawa Tengah itu enggan berjalan beriringan bersama partai, jurang antara dirinya dengan partai akan semakin lebar.

"Jika kondisi ini berlanjut, semakin kecil peluang bagi Ganjar untuk mendapatkan restu politik Megawati," ujar Umam.

"Ibaratnya, jika menyatu dengan kader di internal partainya saja terkendala, bagaimana bisa menyatu dengan rakyat yang sangat heterogen?" tuturnya.

Di saat bersamaan, lanjut Umam, ada baiknya Presiden Joko Widodo mengerem sinyal-sinyal dukungan yang dikirimnya untuk Ganjar. Ini semata untuk mencegah ketegangan antara Jokowi dengan Megawati.

Baca juga: Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Memang di internal PDI-P Jokowi merupakan petugas partai. Namun, posisi mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden 7 tahun terakhir bisa mengubah cara pandangnya dengan menempatkan diri sebagai sosok yang lebih tinggi saat bernegosiasi dengan Megawati.

Umam berpendapat, seharusnya Jokowi tetap bersikap netral dan independen hingga akhir masa jabatannya, seperti sikap Presiden SBY jelang Pemilu 2014 lalu.

Selain akan memberikan kesempatan yang setara dalam kontestasi Pilpres 2024, sikap netral presiden juga akan menyelamatkannya dari risiko kontestasi politik pilpres mendatang.

"Namun jika Presiden Jokowi sejak awal sudah berpihak, dan ternyata kalah, maka hal itu akan mengancam nasib politiknya pasca purnatugas dari jebatan presiden," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu.