Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar-Sandiaga Ungguli Prabowo-Puan

Kompas.com - 25/04/2022, 16:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani jika pemilihan presiden dilakukan saat survei berlangsung.

Selain Prabowo-Puan, dalam salah satu simulasi survei Charta Politika, elektabilitas Ganjar-Sandiaga juga mengungguli pasangan Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa.

"Kalau kita lihat, Ganjar ada di angka 34,3 persen, jadi tinggi sekali bisa dikatakan dibandingkan dengan pasangan Anies-Khofifah Indar Parawansa (yang) menyalip posisi Pak Prabowo dengan angka 27,3 persen, dan Prabowo Subianto-Puan Maharani 23,8 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam acara rilis survei, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: Ganjar Unggul di Bursa Capres, Sandiaga di Cawapres

Menurut Yunarto, Ganjar selalu unggul meski dipasangkan dengan nama-nama yang berbeda. Total, ada empat simulasi pasangan yang dibuat oleh Charta Politika.

Pada simulasi kedua, pasangan Ganjar-Erick Thohir memiliki elektabilitas 33,6 persen, mengungguli Anies-Agus Harimurti Yudhoyono (27 persen) dan Prabowo-Puan (23,3 persen).

Berikutnya, Ganjar yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas 34,1 persen, disusul oleh Anies-AHY (27 persen) dan Prabowo-Sandiaga (26,5 persen.

Adapun pada simulasi terakhir, elektabilitas duet Ganjar-Khofifah sebesar 33,3 persen, diikuti Anies-AHY (27,3 persen), dan Prabowo-Puan (24,5 persen).

"Mas Ganjar ini paling tinggi dengan Sandi, nomor dua dengan Ridwan Kamil, yang ketiga dengan Mas Erick, yang keempat dengan Khofifah," kata Yunarto.

Namun, Yunarto menekankan bahwa kombinasi pasangan tersebut masih bisa berubah dan survei ini hanya memperkaya hasil survei serupa yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga lainnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 66,3 Persen Responden Anggap Pemerintah Tak Mampu Kendalikan Harga Bahan Pokok

Ia mengatakan, kemungkinan koalisi pasangan calon presiden calon wakil presiden tidak bisa diterka hingga akhir masa pendaftaran kelak.

Sebab, pembentukan koalisi biasanya tidak ditentukan oleh logika survei dan respons publik saja tetapi juga dinamika politik yang terjadi di belakang panggung.

"Baik itu bagi-bagi jabatan, tawaran mahar, dan lain-lain yang biasanya itu akan menentukan sampai hari akhir masa injury time penentuan pasangan pendaftaran KPU," kata Yunarto.

Survei ini dilakukan pada 10-17 April 2022 dengan responden sebanyak 1.220 yang dipilih melalui penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling).

Dengan jumlah sampel tersebut, survei ini memiliki margin of error sebesar ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com