Amien Rais Usulkan E-Voting Berbasis "Blockchain" untuk Pemilu 2024 agar Hemat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais memberi usulan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan dengan sistem e-voting berbasis blockchain sehingga negara bisa lebih berhemat.

"Jadi mungkin bisa ditambahkan bahwa pemilu dengan cara e-voting berbasis blockchain nanti itu juga akan menjadi pemilu yang selain luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil) itu terutama sekali juga menghemat, ekonomis," ujar Amien Rais dalam jumpa pers virtual, Kamis (2/6/2022).

Amien Rais menyampaikan, sejak dulu, Indonesia setelah Orde Lama atau Orde Baru, selalu membicarakan bagaimana caranya pemilu bisa dilaksanakan secara luberjurdil.

Baca juga: Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan

Menurut dia, biaya yang dikeluarkan negara untuk pemilu membengkak. Dana yang besar itu, kata dia, rawan dikorupsi.

"Dana yang besar itu biasanya juga akan memantik watak dasar manusia, kebanyakan kita semua untuk melakukan katakanlah kejahatan yang termasuk kategori korupsi," ucap dia.

Amien Rais berharap usulannya ini diterima. Dengan demikian, kata dia, politik di Indonesia bisa jadi ideal karena luberjurdil dan hemat.

Selain itu, kriteria politik yang seperti itu juga cocok dengan bangsa yang demokratis. 

"Jadi ini sebuah tawaran. Marilah kita niatkan bahwa yang akan ditawarkan oleh Partai Ummat insya Allah akan direspons secara bagus oleh banyak pihak," kata Amien.

Baca juga: Mengenal Ragam Sistem Pemilu Legislatif dan Senator di Dunia

Ia mengatakan, usulan e-voting ini bisa menjadi langkah awal dari perbaikan pemilu di Indonesia yang dari tahun ke tahun, selalu menimbulkan kecurigaan.

"Jangan-jangan ada penggelapan fakta, tidak adil dalam menghitung, dan sebagainya," kata dia.

Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi menyampaikan, sistem e-voting berbasis blockchain cukup menggunakan aplikasi yang diunduh di ponsel masing-masing.

"Secara khusus yang dimaksud dengan e-voting di sini adalah pemungutan suara cukup menggunakan aplikasi yang di-install di smartphone atau ponsel cerdas yang dimiliki oleh masing-masing pemilih," ujar Ridho.

Dalam sistem ini, Ridho menyebut, tidak ada lagi penghitungan secara manual.

Kemudian, pemilu dengan e-voting berbasis blockchain juga lebih efektif karena hemat anggaran.

"Tidak butuh badan ad hoc, tidak butuh material kertas, tinta, tidak butuh pengawasan manual, tidak butuh saksi dari partai politik," ucap dia.

Baca juga: Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Data itu akan disimpan di server teknologi blockchain yang ketat. Seluruh blok data akan tersimpan secara terpusat dan saling terhubung.

"Kedua hal tersebut membuat sistem berbasis blockchain sangatlah aman dan hampir mustahil dibobol, berbeda dengan sistem IT tradisional yang hanya menggunakan satu pusat data yang jika pusat data tersebut dibobol oleh hacker, maka tamat riwayatnya," beber Ridho.

Ridho yakin sistem ini bisa menghemat anggaran pemilu hingga Rp 90,5 triliun.

Dia juga berharap sistem ini bisa mencegah meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Tidak ada lagi cerita kertas dan kotak suara yang diganti di suatu tempat, karena semua proses dilakukan secara digital. Insya Allah juga tidak ada lagi berita petugas yang kelelahan sehingga meninggal dunia, karena proses perhitungan dikomputerisasi sedemikian rupa sehingga cepat dan tidak membutuhkan banyak tenaga manusia untuk menghitung secara manual," ucap dia.