Kompas.com - 02/06/2022, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak.

Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.

Baca juga: Mengenal Ragam Sistem Pemilu Legislatif dan Senator di Dunia

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sebelum ini, pemilu terakhir digelar pada 2019. Artinya, pemilu selanjutnya harus diselenggarakan pada 2024.

Sementara, ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

Baca juga: Kenapa Indonesia Harus Gelar Pemilu untuk Mencari Pemimpin?

Lantas, mengapa pemilu dan pilkada harus dilaksanakan secara bersama-sama di 2024?

Urgensi pemilu dan pilkada serentak 2024

Menjawab ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah.

Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD.

Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil.

"Pemerintahan akan stabil di antaranya kalau menggunakan desain kepemiluan. Ada keseretakan pemilu karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan," kata Hasyim kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

"Jadi saat mereka memulai masa jabatan durasi 5 tahunannya kemudian dilembagakan supaya dilakukan pada tahun yang sama," tuturnya.

Baca juga: Ancang-ancang KPU Hadapi Tahapan Pemilu 2024 yang Kian Dekat

Kerja besar

Kendati demikian, kata Hasyim, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak.

Penyelenggara pemilu mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya.

Bagaimana tidak, pemilihan 5 tingkat pemimpin yang meliputi presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan digelar secara bersama-sama di seluruh daerah.

Sembilan bulan setelahnya, penyelenggara pemilu harus menggelar pemilihan gubernur di 33 provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan bupati/wali kota di 514 kabupaten/kota seluruh tanah air.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberi pemaparan saat menjadi pembicara dalam diskusi bersama media di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (26/4/2022). Diskusi tersebut membahas persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberi pemaparan saat menjadi pembicara dalam diskusi bersama media di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (26/4/2022). Diskusi tersebut membahas persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Hasyim mengatakan, pemilu maupun pilkada bukan hanya urusan hari H pemungutan suara, melainkan serangkaian tahapan yang panjang.

Karena keterbatasan waktu, kata dia, nantinya akan ada tahapan pemilu dan pilkada yang berlangsung bersinggungan dalam waktu yang sama.

"Pilkada pintunya ada dua, lewat partai politik dan lewat perseorangan atau dikenal sebagai calon independen," jelas Hasyim.

"Untuk jalur partai syaratnya diajukan oleh partai politik yang punya minimal 20 persen kursi DPRD provinsi, kabupaten/kota, 25 persen suara di masing-masing daerahnya. Pertanyaannya, hasil pemilu yang mana? Hasil Pemilu 2024. Maka mau tidak mau ada tahap Pemilu 2024 yang masih berjalan tapi tahap Pilkada 2024 sudah dimulai," paparnya.

Baca juga: KPU Siapkan Anggaran Rp 14,4 Triliun Antisipasi Pilpres 2024 Dua Putaran

Tak hanya bagi penyelenggara, lanjut Hasyim, pemilu dan pilkada serentak 2024 juga akan menjadi kerja berat bagi partai politik.

Setidaknya, partai harus menyiapkan 2.593 calon untuk diikutsertakan dalam pemilu tingkat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk DPR RI satu daerah pemilihan (dapil) saja, partai harus menyiapkan 3-10 calon. Sementara, untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota 3-12 calon.

"Kita asumsikan diisi secara maksimal, maka tinggal dikalikan jumlahnya. Jadi selepas pemilu nasional, partai sudah harus ngelus jago yang mau dicalonkan sebagai gubernur, bupati, dan wali kota," kata Hasyim.

Beban anggaran

Serentaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 juga berimplikasi pada membengkaknya anggaran.

Pada 2019, anggaran pemilu sebesar Rp 25 triliun dengan realisasi Rp 23 triliun. Angka itu melonjak 3 kali lipat di Pemilu 2024 menjadi Rp 76,6 triliun.

Hasyim mengatakan, anggaran tersebut termasuk biaya pengadaan kantor-kantor KPU di daerah. Menurut dia, masih ada kantor KPU di wilayah yang bangunannya menyewa pada pemerintah pusat, ada pula yang roboh terkena bencana alam.

Momen pemilu pun dinilai tepat untuk menganggarkan pengadaan kantor KPU.

Namun, di antara semua komponen, alokasi terbesar adalah honor untuk penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) atau yang biasa disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Sebelumnya kami usulkan untuk honor KPPS dinaikkan 3 kali lipat menjadi Rp 1,5 juta," terang Hasyim.

Baca juga: Sejarah Dimulainya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung

Anggaran itu dinaikkan berkaca dari banyaknya KPPS yang meninggal dunia dan sakit pascagelaran Pemilu 2019 akibat beban kerja yang terlalu berat.

Melihat beban kerja yang kemungkinan lebih besar di 2024 kelak, maka KPU memutuskan menaikkan honor KPPS.

"(Soal anggaran) sudah relatif clear," kata Hasyim.

Harapannya, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan baik dan tujuan dasar pelaksanaan pemilihan tercapai. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.