Penolakan Gubernur Lantik Pj Kepala Daerah Dinilai Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Kompas.com - 23/05/2022, 17:26 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai penolakan beberapa gubernur untuk melantik penjabat (Pj) bupati usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi lantaran pemerintah pusat tak segera membuat aturan teknis mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah.

Direktur KPPOD Arman Suparman mengatakan, pemerintah pusat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memandatkan pembentukan aturan teknis untuk pengisian penjabat kepala daerah.

"Sampai hari ini regulasi teknisnya belum dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah," ujar Arman ketika dihubungi Kompas.com, Senin, (23/5/2022).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Penjabat Gubernur Papua Barat: Yang Utama Vaksinasi

Untuk diketahui, hingga saat ini terdapat dua gubernur yang menolak melantik Pj bupati di daerahnya.

Pertama, Gubernur Maluku Utara, yang seharusnya melakukan pelantikan Pj Bupati Pulau Morotai pada Minggu (22/5/2022) kemarin.

Kedua, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang juga menunda pelantikan penjabat bupati di tiga wilayahnya, yakni Kabupaten Buton Selatan, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dikutip dari Kompas.id, pembentukan aturan teknis terkait pengisian Pj kepala daerah merupakan mandat dari putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022.

Arman menjelaskan, pembentukan aturan teknis pengisian Pj kepala daerah menjadi penting agar mekanisme pemilihan bisa transparan dan akuntabel.

"Dan benar-benar clear siapa yang mengusulkan, siapa yang mengganti, dan siapa yang mengangkat," jelas dia.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Adapun penolakan pelantikan oleh daerah muncul lantaran nama Pj bupati yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan usulan pemerintah provinsi.

Arman pun mengatakan, dengan terjadinya penolakan pelantikan oleh para gubernur, maka akan mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah, terutama terkait dengan pelayanan publik.

"Berhadapan dengan situasi seperti itu tentu yang paling utama tata kelola yang dikorbankan di daerah, baik dalam pengambilan keputusan strategism dalam penyusunan kebijakan, atau dalam perencanaan penganggaran yang bisa terjadi dalam satu-dua hari ini," ujar Arman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Nasional
Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Nasional
Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Nasional
Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju jadi Capres

Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju jadi Capres

Nasional
Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Nasional
Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Nasional
Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Nasional
ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Nasional
Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Nasional
Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Nasional
Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Nasional
Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Nasional
Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Nasional
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Nasional
Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.