Kompas.com - 23/05/2022, 17:26 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai penolakan beberapa gubernur untuk melantik penjabat (Pj) bupati usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi lantaran pemerintah pusat tak segera membuat aturan teknis mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah.

Direktur KPPOD Arman Suparman mengatakan, pemerintah pusat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memandatkan pembentukan aturan teknis untuk pengisian penjabat kepala daerah.

"Sampai hari ini regulasi teknisnya belum dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah," ujar Arman ketika dihubungi Kompas.com, Senin, (23/5/2022).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Penjabat Gubernur Papua Barat: Yang Utama Vaksinasi

Untuk diketahui, hingga saat ini terdapat dua gubernur yang menolak melantik Pj bupati di daerahnya.

Pertama, Gubernur Maluku Utara, yang seharusnya melakukan pelantikan Pj Bupati Pulau Morotai pada Minggu (22/5/2022) kemarin.

Kedua, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang juga menunda pelantikan penjabat bupati di tiga wilayahnya, yakni Kabupaten Buton Selatan, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dikutip dari Kompas.id, pembentukan aturan teknis terkait pengisian Pj kepala daerah merupakan mandat dari putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022.

Arman menjelaskan, pembentukan aturan teknis pengisian Pj kepala daerah menjadi penting agar mekanisme pemilihan bisa transparan dan akuntabel.

"Dan benar-benar clear siapa yang mengusulkan, siapa yang mengganti, dan siapa yang mengangkat," jelas dia.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Adapun penolakan pelantikan oleh daerah muncul lantaran nama Pj bupati yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan usulan pemerintah provinsi.

Arman pun mengatakan, dengan terjadinya penolakan pelantikan oleh para gubernur, maka akan mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah, terutama terkait dengan pelayanan publik.

"Berhadapan dengan situasi seperti itu tentu yang paling utama tata kelola yang dikorbankan di daerah, baik dalam pengambilan keputusan strategism dalam penyusunan kebijakan, atau dalam perencanaan penganggaran yang bisa terjadi dalam satu-dua hari ini," ujar Arman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan 'All Out'

Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan "All Out"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.