Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem Aminurokhman mengingatkan pemerintah, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi berkala kinerja penjabat (Pj) kepala daerah yang telah ditunjuk dan dilantik.

Ia mengatakan, evaluasi tersebut bisa dilakukan setelah enam bulan atau setahun.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah dalam membangun komunikasi dan etos kerja di berbagai pemerintahan daerah.

Baca juga: Menpan RB Minta ASN Tetap Loyal ke Penjabat Kepala Daerah

Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat apakah para Pj mampu bekerja sama dengan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota.

"Jika kerjanya dianggap tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus ditarik dan diganti dengan orang yang mempunyai kapasitas yang lebih mumpuni. Kalau tidak diganti akan berdampak buruk pada stabilitas daerah," ujar Aminurokhman seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2022).

Seperti diketahui, di tahun 2022 ini Kemendagri sudah secara resmi melantik lima penjabat (Pj) kepala daerah tingkat provinsi.

Lima orang yang dilantik yakni Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

Baca juga: Pengangguran Banten Tertinggi, Penjabat Gubernur: Itu Masalah Klasik

Selanjutnya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Adapun masa jabatan dari masing-masing Pj kepala daerah tersebut paling lama satu tahun meski kemudian bisa diperpanjang.

Tak hanya itu, Aminurokhman juga menekankan pentingnya penunjukan Pj gubernur, bupati dan wali kota menggunakan regulasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

Regulasi yang dimaksud yakni UU ASN dan UU TNI dan Polri serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Regulasi ini harus menjadi acuan dalam mengambil keputusan karena kalau dilanggar akan menimbulkan kegaduhan ditingkat daerah," katanya.

Baca juga: Jelang Pergantian Pimpinan Daerah, KPK Ajak Penjabat Kepala Daerah Tak Korupsi

Ia juga meminta kepada pemerintah agar proses seleksi dilakukan secara terbuka.

Hal itu diperlukan supaya tidak ada persepsi negatif di publik.

Terakhir, Aminurokhman juga mengingatkan kepada Pj kepala daerah untuk bersikap netral karena akan memasuki tahun politik.

Pasalnya, muncul kekhawatiran masa jabatan sebagai Pj rawan disalahgunakan untuk mendompleng kepentingan politik pada 2024.

"Makanya, seyogyanya Pj kepala daerah yang ditunjuk ini tidak punya cita-cita untuk running dalam Pilkada 2024," ucap Aminurokhman.