Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Kompas.com - 21/05/2022, 08:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat peringatan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto mewanti-wanti agar koalisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlebih memasukkan agenda politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Seperti diketahui, Golkar, PAN, dan PPP kini berada di barisan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik dan dengan mandat rakyat yang begitu besar.

Menurut Hasto, PDI-P memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan mandat rakyat itu terhadap pemerintahan saat ini.

""Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," ujar dia.

Hasto mengeklaim partainya belum memikirkan pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 karena PDI-P masih fokus bergotong royong mewujudkan kepercayaan rakyat.

Baca juga: Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Ia mengatakan, perolehan suara PDI-P pada Pemilihan Umum 2019 lalu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sehingga dapat mengusung calon presiden sendiri.

"Karena itulah kami tidak ikut dansa politik," ujar dia.

Hasto melanjutkan, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahim pada momentum Lebaran.

"Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara," tutur Hasto.

Baca juga: Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Respons KIB

Merespons peringatan Hasto tersebut, ketiga partai anggota KIB menyatakan bahwa koalisi tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, KIB justru telah telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

Ia menyebutkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga sepakat untuk melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.

"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata dia.

Wakil ketua DPR itu menambahkan, koalisi yang dibentuk secara dini oleh ketiga partai tersebut bertujuan untuk mencegah adanya polarisasi seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

Baca juga: Puan Bahas Pemimpin Narsis di Medsos, Hasto: Enggak Ada Sindir-sindiran

Sebab, kehadiran koalisi ini membuka ruang untuk munculnya tiga poros koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu, mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019, artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi," ujar Lodewijk.

Senada dengan Lodewijk, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan, KIB justru ingin meneguhkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan koalisi pemerintah saat ini.

Terlalu dini atau tidaknya pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan hal yang relatif.

Namun, ia menegaskan bahwa KIB belum membicarakan persiapan menghadapi Pilpres 2024 termasuk calon yang akan diusung karena masih fokus pada penyusunan platform, visi, dan misi.

Baca juga: Kritik Pedas Hasto untuk Luhut, Pengamat: PDI-P Tak Mau Jadi Sasaran soal Pemilu Ditunda

"KIB itu justru dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan kesinambungan arah pembangunan fisik maupun nonfisik dari koalisi pemerintahan saat ini. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu agenda pembangunan pemerintahan saat ini," kata Arsul

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, koalisi yang terbentuk sejak awl justru berguna untuk mempersiapkan visi pemerintahan Indonesia ke depan.

"KIB menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan injury time, last minute," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com