Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/05/2022, 08:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat peringatan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto mewanti-wanti agar koalisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlebih memasukkan agenda politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Seperti diketahui, Golkar, PAN, dan PPP kini berada di barisan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik dan dengan mandat rakyat yang begitu besar.

Menurut Hasto, PDI-P memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan mandat rakyat itu terhadap pemerintahan saat ini.

""Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," ujar dia.

Hasto mengeklaim partainya belum memikirkan pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 karena PDI-P masih fokus bergotong royong mewujudkan kepercayaan rakyat.

Baca juga: Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Ia mengatakan, perolehan suara PDI-P pada Pemilihan Umum 2019 lalu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sehingga dapat mengusung calon presiden sendiri.

"Karena itulah kami tidak ikut dansa politik," ujar dia.

Hasto melanjutkan, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahim pada momentum Lebaran.

"Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara," tutur Hasto.

Baca juga: Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Respons KIB

Merespons peringatan Hasto tersebut, ketiga partai anggota KIB menyatakan bahwa koalisi tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, KIB justru telah telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

Ia menyebutkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga sepakat untuk melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.

"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata dia.

Wakil ketua DPR itu menambahkan, koalisi yang dibentuk secara dini oleh ketiga partai tersebut bertujuan untuk mencegah adanya polarisasi seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

Baca juga: Puan Bahas Pemimpin Narsis di Medsos, Hasto: Enggak Ada Sindir-sindiran

Sebab, kehadiran koalisi ini membuka ruang untuk munculnya tiga poros koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu, mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019, artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi," ujar Lodewijk.

Senada dengan Lodewijk, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan, KIB justru ingin meneguhkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan koalisi pemerintah saat ini.

Terlalu dini atau tidaknya pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan hal yang relatif.

Namun, ia menegaskan bahwa KIB belum membicarakan persiapan menghadapi Pilpres 2024 termasuk calon yang akan diusung karena masih fokus pada penyusunan platform, visi, dan misi.

Baca juga: Kritik Pedas Hasto untuk Luhut, Pengamat: PDI-P Tak Mau Jadi Sasaran soal Pemilu Ditunda

"KIB itu justru dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan kesinambungan arah pembangunan fisik maupun nonfisik dari koalisi pemerintahan saat ini. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu agenda pembangunan pemerintahan saat ini," kata Arsul

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, koalisi yang terbentuk sejak awl justru berguna untuk mempersiapkan visi pemerintahan Indonesia ke depan.

"KIB menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan injury time, last minute," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Nyatakan Pesawat C-130J Super Hercules Masuki Tahap Operasional Awal

KSAU Nyatakan Pesawat C-130J Super Hercules Masuki Tahap Operasional Awal

Nasional
Pertamina Hadirkan PLTS untuk Dukung Pengelolaan Sampah TPS3R di Desa Adat Kedonganan

Pertamina Hadirkan PLTS untuk Dukung Pengelolaan Sampah TPS3R di Desa Adat Kedonganan

Nasional
Latihan Perang ASEAN Dalam Konteks Geopolitik Indonesia

Latihan Perang ASEAN Dalam Konteks Geopolitik Indonesia

Nasional
Komisi III DPR Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim MK

Komisi III DPR Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Wajib Pajak Jadi Saksi, Pengacara Rafael Alun Protes

Jaksa KPK Hadirkan Wajib Pajak Jadi Saksi, Pengacara Rafael Alun Protes

Nasional
KPK Kembali Cecar Istri dan Mertua Andhi Pramono, Ulik Aset dan Aliran Dana Terkait Dugaan Korupsi

KPK Kembali Cecar Istri dan Mertua Andhi Pramono, Ulik Aset dan Aliran Dana Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
KPU: Gudang Logistik Semua Kabupaten/Kota Siap Oktober 2023

KPU: Gudang Logistik Semua Kabupaten/Kota Siap Oktober 2023

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Persoalan Rempang

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Persoalan Rempang

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir J, Polri Diminta Jelaskan Penyebab Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Secara Ilmiah

Berkaca Kasus Brigadir J, Polri Diminta Jelaskan Penyebab Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Secara Ilmiah

Nasional
Anggap Riak-riak Kecil, PDI-P Tak Masalah Kaesang Gabung PSI

Anggap Riak-riak Kecil, PDI-P Tak Masalah Kaesang Gabung PSI

Nasional
Kaesang Diistimewakan PSI, Pengamat: Karena Anak Presiden

Kaesang Diistimewakan PSI, Pengamat: Karena Anak Presiden

Nasional
Jokowi Gelar Ratas Khusus Bahas 'TikTok Shop' di Istana

Jokowi Gelar Ratas Khusus Bahas "TikTok Shop" di Istana

Nasional
Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

Nasional
33 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftarnya

33 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftarnya

Nasional
Malam Ini PSI Gelar Kopdarnas, Bahas Kemungkinan Kaesang Jadi Ketum

Malam Ini PSI Gelar Kopdarnas, Bahas Kemungkinan Kaesang Jadi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com