Salin Artikel

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat peringatan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto mewanti-wanti agar koalisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlebih memasukkan agenda politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Seperti diketahui, Golkar, PAN, dan PPP kini berada di barisan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik dan dengan mandat rakyat yang begitu besar.

Menurut Hasto, PDI-P memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan mandat rakyat itu terhadap pemerintahan saat ini.

""Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," ujar dia.

Hasto mengeklaim partainya belum memikirkan pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 karena PDI-P masih fokus bergotong royong mewujudkan kepercayaan rakyat.

Ia mengatakan, perolehan suara PDI-P pada Pemilihan Umum 2019 lalu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sehingga dapat mengusung calon presiden sendiri.

"Karena itulah kami tidak ikut dansa politik," ujar dia.

Hasto melanjutkan, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahim pada momentum Lebaran.

"Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara," tutur Hasto.

Respons KIB

Merespons peringatan Hasto tersebut, ketiga partai anggota KIB menyatakan bahwa koalisi tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, KIB justru telah telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

Ia menyebutkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga sepakat untuk melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.

"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata dia.

Wakil ketua DPR itu menambahkan, koalisi yang dibentuk secara dini oleh ketiga partai tersebut bertujuan untuk mencegah adanya polarisasi seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

Sebab, kehadiran koalisi ini membuka ruang untuk munculnya tiga poros koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu, mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019, artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi," ujar Lodewijk.

Senada dengan Lodewijk, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan, KIB justru ingin meneguhkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan koalisi pemerintah saat ini.

Terlalu dini atau tidaknya pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan hal yang relatif.

Namun, ia menegaskan bahwa KIB belum membicarakan persiapan menghadapi Pilpres 2024 termasuk calon yang akan diusung karena masih fokus pada penyusunan platform, visi, dan misi.

"KIB itu justru dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan kesinambungan arah pembangunan fisik maupun nonfisik dari koalisi pemerintahan saat ini. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu agenda pembangunan pemerintahan saat ini," kata Arsul

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, koalisi yang terbentuk sejak awl justru berguna untuk mempersiapkan visi pemerintahan Indonesia ke depan.

"KIB menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan injury time, last minute," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/08495731/saat-pdi-p-peringatkan-koalisi-golkar-pan-dan-ppp-soal-kontestasi-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke