Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Kompas.com - 20/05/2022, 16:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (17/5/2022) hingga Sabtu (11/6/2022).

Adapun penataran tersebut meliputi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), dan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing berperan penting dalam mendukung program prioritas Kementerian KP.

Hal tersebut, kata dia, tentunya perlu didukung dengan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Kompetensi ini salah satunya didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

Baca juga: Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

“Untuk dapat bersaing, Indonesia harus menyiapkan Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, dan profesionalisme tinggi,” ucap Nyoman.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.DOK. Humas Kementerian KP Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Selain itu, lanjut dia, ASN juga harus memiliki wawasan global, menguasai information technology (IT), dan bahasa asing, memiliki keramahtamahan atau hospitality berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas.

Seperti diketahui, SDM menjadi kunci dalam seluruh sektor pembangunan, tak terkecuali pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi suatu keharusan bagi tercapainya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal.

Baca juga: Siapkan SDM Pariwisata, Labuan Bajo Akan Bangun Poltekpar

Pelatihan dari Kementerian KP

Sebagai informasi, Kementerian KP saat ini telah membangun learning management system (LMS).

LSM adalah sebuah media pembelajaran digital yang dihasilkan dari kerja sama Balai Diklat Aparatur (BDA) Kelautan dan Perikanan dengan pusat data, statistik dan informasi Kementerian KP.

Media yang dikenal dengan nama E-milea itu telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) sejak Mei 2020.

LMS E-milea dipandang menjadi sebuah solusi dan terobosan percepatan pelaksanaan pelatihan modern.

Baca juga: Begini Cara Kementerian KP Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan

Salah satu pelatihan strategis yang dilakukan melalui LMS E-milea adalah pengembangan kompetensi bagi CPNS Kementerian KP dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar.

“Tentunya pelatihan harus dilalui dengan baik sehingga peserta dapat lulus dengan hasil maksimal untuk memastikan para CPNS dapat melanjutkan karier di Kementerian KP,” jelas Nyoman.

Sementara itu, pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional PELP merupakan perwujudan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional PELP.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com