Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (17/5/2022) hingga Sabtu (11/6/2022).

Adapun penataran tersebut meliputi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), dan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing berperan penting dalam mendukung program prioritas Kementerian KP.

Hal tersebut, kata dia, tentunya perlu didukung dengan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Kompetensi ini salah satunya didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

“Untuk dapat bersaing, Indonesia harus menyiapkan Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, dan profesionalisme tinggi,” ucap Nyoman.

Selain itu, lanjut dia, ASN juga harus memiliki wawasan global, menguasai information technology (IT), dan bahasa asing, memiliki keramahtamahan atau hospitality berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas.

Seperti diketahui, SDM menjadi kunci dalam seluruh sektor pembangunan, tak terkecuali pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi suatu keharusan bagi tercapainya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal.

Pelatihan dari Kementerian KP

Sebagai informasi, Kementerian KP saat ini telah membangun learning management system (LMS).

LSM adalah sebuah media pembelajaran digital yang dihasilkan dari kerja sama Balai Diklat Aparatur (BDA) Kelautan dan Perikanan dengan pusat data, statistik dan informasi Kementerian KP.

Media yang dikenal dengan nama E-milea itu telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) sejak Mei 2020.

LMS E-milea dipandang menjadi sebuah solusi dan terobosan percepatan pelaksanaan pelatihan modern.

Salah satu pelatihan strategis yang dilakukan melalui LMS E-milea adalah pengembangan kompetensi bagi CPNS Kementerian KP dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar.

“Tentunya pelatihan harus dilalui dengan baik sehingga peserta dapat lulus dengan hasil maksimal untuk memastikan para CPNS dapat melanjutkan karier di Kementerian KP,” jelas Nyoman.

Sementara itu, pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional PELP merupakan perwujudan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional PELP.

Dalam peraturan tersebut, tertulis jika pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus pelatihan dasar jabatan fungsional maksimal satu tahun setelah diangkat.

“Pelatihan ini menjadi sebuah upaya dalam membentuk pejabat fungsional yang kompeten dan mampu memahami butir kegiatan secara seksama dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Nyoman.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, bidang kelautan dan perikanan membutuhkan SDM yang kompeten serta berintegritas.

Keberhasilan pelaksanaan program prioritas Kementerian KP akan berjalan dengan baik dan sempurna apabila didukung oleh proses pengadaan barang dan jasa yang baik sesuai kebutuhan.

Nyoman berharap, melalui pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 dapat membentuk pengadaan barang dan jasa yang kredibel serta berintegritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilia Pregiwati mengatakan, pelatihan dasar CPNS diikuti 394 orang.

“Sedangkan peserta pelatihan dasar jabatan fungsional PELP sebanyak 81 orang yang
berasal dari ASN Kementerian KP dan ASN dinas provinsi atau kabupaten atau kota,” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut dia, peserta pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 diikuti sekitar 80 orang.

Sebagai informasi, hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BRSDM, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut, Kepala BDA Sukamandi, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (SDMAO), serta Biro Umum dan PBJ Kementerian KP.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono berpesan kepada seluruh ASN Kementerian KP, termasuk CPNS, untuk selalu menjalankan nilai dasar budaya kerja yang sesuai dengan core value ASN Berakhlak.

ASN Berakhlak yang dimaksud meliputi kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi dalam melayani masyarakat, serta membangun negeri.

“ASN merupakan komponen penting dalam membangun sektor kelautan dan perikanan,” jelas Nyoman.