KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi di kasus Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin yang diduga terlibat suap untuk pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor hingga pelajar/mahasiswa direncanakan diperiksa KPK hari ini.

"Perkara, tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Identitas tersangka AY (Ade Yasin)," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Dalam jadwal pemeriksaan yang diterima, orang-orang yang akan diperiksa KPK adalah Tantan Septian yang berprofesi sebagai sopir, pegawai honorer BPK Perwakilan Jawa Barat Muhammad Wijaksana, wiraswasta Krisna Candra Januari, hingga pelajar/mahasiswa Putri Nur Fajrina.

"Dirut PT Kemang Bangun Persada Sunaryo, Direktur CV Raihan Putra Joharudin Syah, Sekretaris KONI Kabupaten Bogor Rieke Iskandar," tuturnya.

Kemudian, KPK juga memanggil pelajar/mahasiswa Genia Kamilia Sufiadi dan Direktur PT Sabrina Jaya Abadi H Sabri Amirudin sebagai saksi.

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga mengarahkan anak buahnya untuk menyuap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Hal ini, dilakukan dengan agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor ingin agar dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Keinginan Bupati Bogor itu kemudian ditindaklanjuti oleh para anak buahnya.

Jajaran pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat lalu menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Tim Pemeriksa yang terdiri dari Anthon, Arko, Hendra, dan Gerri ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

"Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK (Hendra Nur Rahmatullah Karwita) dengan IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) dengan tujuan mengondisikan susunan Tim audit interim," ucap Firli.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bogor Ade Yasin

Pemberian uang itu dilakukan setelah Bupati Bogor Ade Yasin menerima laporan dari Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer.

Selanjutnya Ade merespons, "diusahakan agar WTP”.

"Sebagai realisasi kesepakatan, IA dan MA diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM (Anthon Merdiansyah) di salah satu tempat di Bandung," ungkap Firli.