Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Kompas.com - 19/05/2022, 21:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengungkap modus tersangka kasus investasi bodong suntikan modal (sunmod) alat kesehatan (alkes) melancarkan aksi penipuannya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk Direktur PT Limeme Group Indonesia (LGI) Kevin Lim (KL). Sementara tiga lainnya yakni Doni Yus Okky Wiyatama (DY) selaku Komisaris/Finance PT LGI serta Michael (M) dan Vincent (V) selaku karyawan PT LGI.

Kasus ini bermula dari adanya laporan dari Ricky Tratama yang ditawari kuota terkait investasi sunmod alkes APD dan masker oleh Kevin Lim melalui pesan singkat WhatsApp dan telepon.

“Dalam penawarannya tersebut KL menjanjikan keuntungan sebesar 20 persen sampai dengan 30 persen dari modal awal,” kata Gatot di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Komisi III Minta Bareskrim Polri Usut Tuntas Kasus Penipuan Sunmod Alkes

Selanjutnya, Kevin juga membuat skenario seolah-olah memenangkan tender-tender di pemerintah dan swasta untuk pengadaan berbagai alat kesehatan.

Gatot menyebutkan, Kevin turut mengunggah foto-foto dengan pejabat pemerintah dan chat WhatsApp pengadaan alkes berserta perhitungan proyeksi keuntungan di akun Instagramnya.

“Sehingga korban tertarik dan turut mengajak teman-temannya untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh KL,” imbuhnya.

Awalnya, investasi itu sempat berjalan lancar dalam kurun Februari hingga Agustus 2021. Selama periode itu, para investor atau korban masih mendapat keuntungan dari investasi yang mereka tanamkan.

Namun pada November 2021 dana investasi justru tidak dapat dicairkan.

“Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 110 miliar,” kata dia.

Baca juga: Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Berdasarkan penyelidikan, Kevin diketahui tidak pernah memiliki proyek terkait pengadaan alkes untuk tender-tender yang dilakukan baik di pemerintahan maupun swasta.

Atas perbuatannya para pelaku disangkakan dengan Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Nasional
Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Nasional
Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Nasional
Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.