Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Menteri Fokus Kerja, Jokowi Dinilai Sedang Ambil Jalan Tengah

Kompas.com - 12/05/2022, 19:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para menterinya tetap fokus bekerja menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024 hanya bersifat mengingatkan.

Dia menilai, presiden hanya mencari jalan tengah terhadap kondisi sejumlah menteri yang mulai bersafari politik dan mempersiapkan pencapresan.

"Konteksnya (pernyataan presiden) mengingatkan saja. Sebab selama ini masyarakat sipil dan pengamat banyak mengkritisi meminta agar menteri dapat bekerja dengan benar," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Di sisi lain, menurutnya, Jokowi sulit melarang maupun membiarkan jika ada menterinya ingin maju pada kontestasi Pemilu 2024.

Hal ini, kata Ujang, diikuti konsekuensi ada menteri yang mulai melakukan safari politik maupun memperkenalkan diri kepada masyarakat.

"Melarang sulit, membiarkan juga susah. Jadi mencari cari jalan tengah yang sifatnya mengingatkan itu," tegasnya.

Adapun sulitnya posisi Presiden dan pemerintah ini menurut Ujang bukan tanpa alasan.

Pasalnya, para menteri ketika akan berkampanye dan sosialisasi telah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi pada April lalu.

"Artinya kan mereka jalan saat ini atas izin dan restu presiden. Kemudian, Menko Polhukam Pak Mahfud MD setelahnya mengatakan, menteri tak perlu mengundurkan diri apabila akan menjadi capres atau cawapres," ungkap Ujang.

"Seharusnya jika tak ingin menteri tidak fokus sejak awal presiden melarang. Jadi pernyataan presiden kemarin kontraproruktif dibandingkan pernyataan sebelumnya," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 dimulai sebentar lagi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

Dia pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," tegas Presiden. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com