Komite Rakyat Lawan KKN Tuntut Negara Hentikan Tindakan Represif terhadap Warga Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) menuntut negara menghentikan tindakan represif terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak penambangan batu untuk material uruk Bendungan Bener.

Tuntutan ini sebagaimana hasil pertemuan bertajuk Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) pada 10-12 Mei di Cibubur, Jawa Barat.

“Menuntut agar seluruh tindakan represifitas terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya untuk segera dihentikan,” tegas Ketua Panitia KNRI Febriditya Ramdhan atau yang biasa disapa Adit melalui keterangan tertulis, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 335 Miliar untuk 233 Warga Terdampak Tambang Andesit di Wadas

Di samping, hasil konsolidasi KRL-KKN juga menyoroti keberadaan oligarki di Tanah Air.

Adit mengatakan, pihaknya menuntut agar para oligarki batu bara yang berbisnis di area Marunda, Jakarta Utara yang debunya merusak sistem pernapasan warga segera dihentikan.

KRL-KKN juga meminta para oligarki posisinya sebagai pengendali republik ini.

“Dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak,” ungkap dia.

Baca juga: Berkaca dari Peristiwa di Wadas, PP Muhammadiyah Desak Negara Evaluasi Pelaksanaan PSN

Selain itu, pihaknya juga mendesak negara agar segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok.

Contohmya seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain.

“Serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” imbuh dia.