Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Jokowi Akui Aturan HET Belum Efektif

Kompas.com - 20/04/2022, 13:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan pemerintah soal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah belum efektif.

Sebab, di pasaran, masih banyak minyak goreng yang dijual dengan harga tinggi.

"Kebijakan-kebijakan kita misalnya penetapan HET untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif," kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan," tuturnya.

Baca juga: Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tersangka Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Atas situasi ini, Jokowi meyakini bahwa ada permainan dalam urusan minyak goreng.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi Kejaksaan Agung RI yang telah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng.

"Saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," ujarnya.

Jokowi mengatakan, tingginya harga minyak disebabkan karena meroketnya harga crude palm oil (CPO) dunia.

Oleh karenanya, produsen cenderung ingin mengekspor barang produksinya karena keuntungan yang didapat dari menjual minyak di luar negeri lebih besar.

Presiden pun mengakui bahwa urusan minyak goreng masih jadi masalah. Namun demikian, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Baca juga: Usut Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Pakai Pasal dengan Ancaman Penjara Seumur Hidup dan Hukuman Mati

Menurut Jokowi, hingga kini penyaluran BLT minyak goreng masih berjalan dengan baik. Bantuan itu disalurkan melalui kantor pos dan kelurahan.

"Kita berharap dengan subsidi BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli rakyat dan kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT minyak goreng," ucapnya.

Kendati demikian, Jokowi ingin harga minyak goreng dapat terus ditekan mendekati normal.

"Meskipun masyarakat kita sudah kita beri subsidi BLT minyak goreng tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal," tutur kepala negara.

Sebagaimana diketahui, persoalan langka dan tingginya harga minyak goreng terjadi hampir setengah tahun terakhir.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megatur ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 per liter.

Namun demikian, di pasaran, masih banyak dijumpai harga minyak goreng yang melebihi harga eceran tertinggi.

Baca juga: Jokowi Minta Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng Diusut Tuntas sehingga Bisa Tahu Siapa yang Bermain

Sementara, Selasa (19/4/2022) kemarin, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.

Dari empat tersangka, salah satunya yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.

Tiga lainnya adalah SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. Lalu, Parulian Tumanggor (PT) yang merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Togar Sitanggang (TS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com