Amien Minta Luhut Mundur, Nasdem: Bentuk Kekecewaan, "Reshuffle" Tetap di Tangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai bahwa pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur dari jabatannya adalah sebagai bentuk kekecewaan pribadi.

Menurut dia, kewenangan reshuffle atau perombakan kabinet tetap berada pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi gini, itu mungkin kekecewaan Pak Amien Rais pribadi terhadap Pak Luhut, tapi di sisi lain untuk mengevaluasi terhadap kabinet itu kan Pak Jokowi punya kewenangan," kata Ali saat dihubungi, Senin (18/4/2022).

Ali juga mengatakan, pernyataan Amien dapat dinilai pula sebagai bentuk koreksi terhadap Luhut.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

Di sisi lain, Amien juga mengingatkan Luhut agar menjalankan tugasnya sebagai menteri. Dalam arti menjalankan visi misi presiden.

"Mana ada sih manusia yang sempurna, pasti ada yang kurang. Nah, saya pikir ya ini juga peringatan juga, koreksi juga bahwa sebenarnya menteri itu tidak punya visi. Dia hanya melaksanakan visi misi daripada presiden," jelasnya.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu mengemukakan, dengan demikian, para menteri sebaiknya tidak terlalu menonjol dalam kewenangannya.

Pasalnya, kata Ali, jika menteri tampak lebih menonjol daripada presiden, akan menimbulkan persepsi publik terkait soal siapa yang lebih berkuasa.

"Jadi, sebaiknya memang menteri jangan terlalu menonjol, kira-kira seperti itu. Jangan terkesan sangat berkuasa, ya kan? Terkesan sangat mendominasi. Padahal, itu hanya offer ekspektasi, menerjemahkan keinginan presiden menurut saya," imbuh Ali.

"Tapi bahwa Pak Amien Rais kecewa terhadap sikap Pak Luhut ya itu kan bentuk kecintaan Pak Amien Rais terhadap pak Jokowi," tutupnya.

Baca juga: 5 Kritik Amien Rais untuk Jokowi: Sebut Rezim Ugal-ugalan, Minta Tak Tambah Utang, hingga Hentikan Proyek IKN