Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Kritik Amien Rais untuk Jokowi: Sebut Rezim Ugal-ugalan, Minta Tak Tambah Utang, hingga Hentikan Proyek IKN

Kompas.com - 18/04/2022, 06:36 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais kembali menyoroti kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kali ini, momentum tersebut terjadi saat Amien menyampaikan pidato pada acara Milad 1 Tahun Partai Ummat di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Salah satu hal yang disoroti Amien yakni banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Kepemimpinan nasional yang memegang tampuk kepresidenan sejak Oktober 2014 dan dipilih lagi lewat pemilihan umum untuk legislatif dan Pilpres 2019 yang penuh dengan kontroversi telah membawa kita kepada demokrasi bohong-bohongan," ucap Amien.

Berikut beberapa sorotan Amien terhadap kinerja pemerintahan:

1. Rezim ugal-ugalan

Mantan Ketua MPR itu menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi kali ini sebagai rezim Jokowi-Luhut.

Ia berpandangan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu telah kehilangan kemampuan mengenali krisis, urgensi dan realitas

"Pemimpin yang kehilangan tiga senses ini pasti berperilaku ugal-ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstrimis," ujar Amien.

Ia pun menyebut bahwa klaim Luhut soal big data yang disebut mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sebagai hal yang menggelikan.

"Luhut tidak sadar sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one gara-gara halusinasi itu," ujar eks politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Baca juga: Amien Rais: Pak Luhut, Please Resign

2. Minta Luhut resign

Pada momentum yang sama, Amien juga meminta agar Luhut mundur dari jabatannya.

"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucap Amien.

Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk memecat Luhut bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini ia emban.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com