Peneliti BRIN Sebut Luhut Orang yang Bisa Dipercaya di Mata Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai di mata Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok yang bisa dipercaya.

Alasan itu yang kemudian melandasi posisi Luhut tak terganti di Kabinet Indonesia Maju.

“Mungkin di mata Pak Jokowi, Pak Luhut adalah orang yang bisa dipercaya dan sanggup mengeksekusi yang dia inginkan. Terbukti dari berderetnya jabatan yang diberikan pada beliau,” tuturnya dalam program Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Adapun Firman menyampaikan hal tersebut untuk menjawab isu adanya kemungkinan pergantian jabatan saat ini pasca-Jokowi melarang para menterinya membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Sebab Luhut adalah salah satu kenteri yang menyampaikan wacana itu.

Baca juga: Luhut ke Mahasiswa soal Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode: Saya Tak Pernah Katakan Wacana Itu

Firman pun menjelaskan, kecilnya kemungkinan Luhut dicopot dari jabatannya karena adanya chemistry dengan Jokowi.

“Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Karena kita ngomong dari sisi chemistry. Enggak usah negara, perusahaan aja pasti ingin ada seseorang yang bisa dia trust,” papar dia.

Selain itu, lanjut Firman, hingga saat ini publik belum melihat adanya masalah antara Jokowi dengan Luhut.

“Di mata Pak Jokowi sebagai Presiden, dia (Luhut) baik-baik saja,” sebutnya.

Diberitakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Jokowi mencopot menteri yang menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Wakil Koordinator Kontras menilai wacana itu telah melanggar sejumlah hal seperti tidak adanya urgensi dan bersifat inkonstitusional.

Baca juga: Waketum PKB: Luhut Tak Akan Kena Reshuffle, Jokowi Susah Cari Gantinya

Selain Luhut, wacana itu juga digulirkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Disisi lain Jokowi telah mengambil respon atas polemik tersebut.

Ia meminta para menterinya untuk fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah serta menegaskan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2022.