Pelantikan Anggota KPU-Bawaslu Hari ini dan Komitmen Jokowi Tak Tunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo memastikan akan melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Selasa (12/4/2024).

Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) Istana Bogor, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Jokowi Pastikan Lantik Komisioner KPU-Bawaslu 12 April 2022

Presiden pun memastikan bahwa pemilu bakal diselenggarakan sesuai jadwal, yakni pada 14 Februari 2022.

"12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024," kata Jokowi saat itu.

"Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang," jelasnya.

Jokowi pun menyinggung soal perlunya mengejar payung hukum untuk menggelar pemilu secara serentak pada sisa dua tahun menjelang digelarnya pesta demokrasi.

Baca juga: DPR Diminta Jadwalkan Ulang Rapat Pembahasan Pemilu 2024 karena Bentrok dengan Pelantikan Anggota KPU

Dia meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD supaya lebih intens berkomunikasi dengan DPR dan KPU.

Pasalnya, dalam pemilu serentak 2024, ada banyak penjabat gubernur, wali kota, dan bupati yang yang harus disiapkan pada tahun ini.

"Sehingga perencanaan programnya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," kata Jokowi.

Baca juga: Rapat Komisi II DPR dengan KPU-Bawaslu Digelar Sehari Usai Pelantikan Komisioner Baru

Perencanaan detail itu juga termasuk soal penyusunan anggaran untuk Pemilu 2024 yang diprediksi mencapai Rp 110,4 triliun.

Kepala negara minta keperluan anggaran pemilu dihitung kembali agar dapat disiapkan bertahap.

"(Anggaran) KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetail kan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dipersiapkan secara bertahap," tutur Jokowi.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi bukti pemerintah fokus menyiapkan Pemilu 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya menyatakan, pernyataan presiden sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Mahfud: Presiden Lantik Anggota KPU-Bawaslu 12 April, Bukti Fokus Siapkan Pemilu 2024

Mahfud memastikan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu, tetapi akan turut menyiapkan tahapan pemilu sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan.

"Kepada KPU dan Bawaslu, diharapkan terus bekerja menyiapkan Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang Pemilu," ujarnya.

Mereka yang dilantik hari ini

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, anggota KPU dan Bawaslu terpilih dilantik pukul 13.30 WIB atau Selasa siang.

Sebagaimana diketahui, DPR sudah menetapkan lima anggota terpilih KPU dan tujuh anggota terpilih Bawaslu Periode 2022-2027 pada 18 Februari 2022.

Anggota KPU terpilih yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Sementara itu, anggota Bawaslu terpilih yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Baca juga: Ketua KPU Dorong Komisioner Terpilih Siapkan PKPU Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilu 2024

Dalam pernyataan tertulisnya pada Minggu (10/4/2022), anggota KPU terpilih yang juga incumbent, Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa akan terjadi kekosongan jabatan anggota selama waktu 27 jam sebelum dirinya dan enam rekan lain dilantik oleh Presiden Jokowi.

Hal itu lantaran masa jabatan anggota KPU pada 2017-2022 akan berakhir 11 April 2022.

Sedangkan, pelantikan anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 akan dilangsungkan pada Selasa.

"Sehubungan dengan situasi, maka terjadi kekosongan Anggota KPU (sekitar 27 jam)," kata Hasyim.

Oleh karena itu, Hasyim menerangkan bahwa hal itu bisa diatasi dengan menggunakan ketentuan Pasal 555 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun dalam ketentuan itu, Sekretaris Jenderal KPU lah yang akan mengisi kekosongan wewenang dan tugas di KPU.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu diusulkan agar Sekjen KPU bersurat kepada DPR (dengan tembusan kepada Mendagri, Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP) untuk menyampaikan informasi situasi tersebut," ujar Hasyim.

Baca juga: Cegah Data Ganda Pemilih Luar Negeri, Ini yang Akan Dilakukan KPU

Selain itu, Hasyim juga memohon penjadwalan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR pada Rabu (13/4/2022).

Hal ini karena, kata Hasyim, KPU dengan anggota yang baru akan melaksanakan rapat konsolidasi internal untuk persiapan RDP. Adapun rapat itu sedianya dilakukan pada Selasa, usai pelantikan.

"Sehubungan dengan agenda bersamaan, maka perlu KPU menginformasikan kepada DPR dan sekaligus memohon menjadwalkan ulang RDP dengan beberapa alternatif waktu," tutur Hasyim.

Menurut Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, persiapan Pemilu 2024 tidak akan terganggu oleh proses pergantian komisioner KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu Tidak Akan Hadir di Rakor Penundaan Pemilu 2024

Menurutnya, KPU dan Bawaslu merupakan organisasi besar dan permanen, serta ditopang oleh tim kesekretarian secara lengkap di tiap jenjang mulai dari tingkat pusat dan daerah.

“Sehingga kapan saja terjadi pergantian tidak akan menggangu kinerja penyelenggara Pemilu 2024 itu sendiri,” tegasnya.

Langsung bahas tahapan pemilu

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran KPU dan Bawaslu yang baru dilantik pada Rabu (13/4/2022).

Tanggal tersebut merupakan sehari setelah pelantikan Komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027.

"Tanggal 13, hari Rabu, ya (sebelum reses) kita reses 14, hari Rabu kita akan jadwalkan (rapat dengar pendapat/RDP)," kata Junimart ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin..

Baca juga: Soal Usulan E-Voting Pemilu, Mendagri Sebut Parpol dan KPU Lebih Suka Manual

Lebih lanjut, Junimart mengungkapkan bahwa agenda RDP dengan KPU-Bawaslu pada Rabu akan membahas soal tahapan Pemilu 2024.

Menurutnya, Komisi II akan membahas semua hal terkait pemilu, mulai dari tahapan hingga anggaran untuk KPU-Bawaslu.

"Ya tentu tahapan, dan program, dan anggaran," terangnya.