Bawaslu Tidak Akan Hadir di Rakor Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak akan hadir dalam rapat koordinasi pembahasan penundaan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada wacana penundaan pemilu di internal penyelenggara pemilu.

"Bawaslu Balikpapan tidak hadir. Tidak ada isu penundaan pemilu di penyelenggara pemilu," ucap Bagja saat dihubungi, Minggu (20/3/2022).

Baca juga: Diundang Rakor Pemunduran Pemilu oleh Kemenko Polhukam, Ini Klarifikasi Ketua KPU Balikpapan

Menurut rencana, rapat koordinasi mengenai isu penundaan pemilu itu digelar pada 21 Maret 2022. Undangan rapat koordinasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi undangan tersebut.

Dalam undangan tersebut, tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.

Baca juga: Beredar Surat Undangan Rakor Pemunduran Pemilu, Ini Kata Mahfud MD

Mahfud menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

"Itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud, Jumat (18/3/2022).

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyatakan tidak mendapatkan izin dari KPU provinsi dan pusat untuk hadir dalam rapat tersebut.

Noor menyebutkan, bahasan rapat koordinasi tersebut sensitif. Karena itu, KPU tidak hadir untuk menghindari opini negatif dari publik.

"Arahannya dari pimpinan, kalau temanya masih isu kemunduran Pemilu, disarankan KPU Balikpapan untuk tidak hadir. Sikap KPU Kota Balikpapan secara hirarki KPU Balikpapan di bawah Provinsi Kalimantan Timur, otomatis kami taat kepada pimpinan," ujar Noor, Sabtu (19/3/2022).