Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Jadwalkan Ulang Rapat Pembahasan Pemilu 2024 karena Bentrok dengan Pelantikan Anggota KPU

Kompas.com - 10/04/2022, 22:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berharap DPR dapat membuat ulang jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas soal tahapan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikarenakan pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 baru dilangsungkan pada Selasa (12/4/2022).

Sementara, undangan yang diterima KPU dari DPR, RDP akan dijadwalkan pada Selasa. Menurut Hasyim, jadwal itu bertabrakan dengan pelantikan di Istana Negara yaitu pukul 13.30 WIB.

"Intinya, KPU tetap mengusulkan RDP membahas Tahapan Pemilu 2024, pada pekan ini selama masih masa sidang ini sebelum masuk masa reses," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Ada Kekosongan Jabatan 27 Jam, Posisi Anggota KPU Disebut Akan Diisi Sekjen

Hasyim mengungkapkan, undangan RDP soal tahapan pemilu baru diterima pada 7 April 2022.

Sementara, undangan pelantikan diterima KPU pada Minggu, hari ini.

"Sehubungan dengan agenda angka 1 dan 2 bersamaan, maka perlu KPU menginformasikan kepada DPR dan sekaligus memohon menjadwalkan ulang RDP dengan beberapa alternatif waktu," jelasnya.

Adapun KPU, kata Hasyim, mengusulkan agar RDP pembahasan pemilu dilakukan pada Rabu (13/4/2022).

Di sisi lain, KPU juga mengingatkan agar rapat tersebut tidak dilaksanakan pada masa sidang berikutnya atau sesudah Lebaran.

"Dengan tujuan untuk meyakinkan publik bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal yang direncanakan dan memberikan ruang waktu bagi KPU untuk mempersiapkan sebelum masuk tahapan yang akan dimulai pada 14 Juni 2022," kata Hasyim.

Baca juga: Jokowi Pastikan Lantik Komisioner KPU-Bawaslu 12 April 2022


Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memastikan bakal melantik komisioner KPU dan Bawaslu, Selasa.

Ia juga memastikan, pemilu bakal diselenggarakan sesuai jadwal pada 14 Februari 2022.

"12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com