Mereka yang Sempat Suarakan Pemilu Ditunda dan Sikapnya Kini Pasca-larangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya melarang jajarannya bicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Ia menyentil langsung para menteri. Jokowi mengatakan, tak boleh ada lagi yang bicara soal presiden tiga periode ataupun pemilu ditunda.

Hal itu Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Larang Para Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan, Jokowi: Jangan Berpolemik, Fokus Kerja

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Setidaknya, ada tiga menteri yang sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lantas, bagaimana sikap mereka kini pasca-larangan Jokowi?

Luhut hingga Airlangga

Wacana penundaan pemilu kali pertama diungkap Bahlil Lahadalia pada Januari 2022. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

Isu ini kembali digulirkan Bahlil pada akhir Maret 2022. Ia menyebut usulan tersebut tak bisa dilarang.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Sementara itu, Menko Airlangga dalam kunjungan kerjanya ke Siak, Riau, 24 Februari 2022, mengeklaim bahwa dirinya menerima aspirasi petani yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengunjungi stand UMKM di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (30/1/2022).

Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai, dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut. Kala itu dia berjanji akan mendiskusikan aspirasi ini ke partai politik lain.