Mereka yang Sempat Suarakan Pemilu Ditunda dan Sikapnya Kini Pasca-larangan Jokowi

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain," ujarnya.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun

Senada dengan Bahlil dan Airlangga, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Selain dari dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Sikap elite kini

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi angkat bicara soal pernyataan terbaru Jokowi yang melarang para menteri bicara penundaan pemilu.

Jodi memastikan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi perintah Presiden.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Sesuai arahan Jokowi, kata Jodi, Luhut akan fokus bekerja. Bersama jajaran menteri lainnya, Luhut turut mengawal pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis akibat pandemi virus corona.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," ucap Jodi.

Sementara itu, Menko Airlangga Hartarto irit bicara saat dimintai tanggapan terkait hal ini.

Airlangga mengatakan, pernyataan Jokowi sudah jelas sehingga dia tidak perlu lagi menyampaikan penjelasan.

"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU (rancangan undang-undang) itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

Ketua Umum Partai Golkar itu enggan menjawab dan terus berjalan menjauhi wartawan saat ditanya lebih lanjut soal sikap terkini Golkar soal wacana menunda pemilu dan presiden tiga periode.