Mereka yang Sempat Suarakan Pemilu Ditunda dan Sikapnya Kini Pasca-larangan Jokowi

Dari Partai Amanat Nasional (PAN), wakil ketua umum partai, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 sudah tertutup pasca-pernyataan Jokowi.

"Ketika beberapa partai menyampaikan itu, mungkin wacana itu masih terbuka, tapi kalau hari ini Presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup," kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Bima meyakini bahwa sudah ada perbincangan atau komunikasi politik tingkat tinggi yang membuat Jokowi akhirnya melarang para menterinya berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024.

Wali Kota Bogor itu menekankan, meski sempat mengusulkan pemilu ditunda, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengakui bahwa hal itu sulit terwujud.

"Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," kata Bima.

Disambut baik

Pernyataan Jokowi itu pun disambut baik oleh para elite politik. Sikap Jokowi diharapkan dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, sikap Jokowi ini telah dinanti sejak lama. Ia berharap tak ada ralat dari Istana terkait pernyataan Kepala Negara.

"Bagus sekali, penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana dan semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Wakil Ketua MPR itu pun mendorong Jokowi untuk menegur dan menghukum pihak-pihak di sekitarnya yang masih ngotot menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Semua jajaran menko dan lain-lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga," kata Hidayat.

Baca juga: Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Di sisi lain, Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menyampaikan, kegaduhan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini disebabkan komunikasi internal kabinet yang berantakan.

Segelintir menteri telanjur menggulirkan isu tersebut, tetapi Jokowi akhirnya harus susah payah sendiri membantah.

"Harus diakui pola komunikasi di kabinet dan Istana memang amburadul," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Menurut Ari, keributan ini menunjukkan bahwa narasi yang dibangun Jokowi tidak sejalan dengan persepsi para menteri.

Namun, menurut dia, pernyataan Jokowi yang terbaru seharusnya mampu mengakhiri sengkarut isu penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode.

Ke depan, diskursus ini dapat menjadi bahan bagi Presiden mengevaluasi menterinya.

"Saya rasa kesalahan para menteri tersebut sudah lebih dari cukup untuk penilaian akan reshuffle," kata Ari.