Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Waketum PAN: Pintunya Sudah Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menilai, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah tertutup setelah Presiden Joko Widodo melarang menterinya untuk bicara soal hal itu.

"Ketika beberapa partai menyampaikan itu, mungkin wacana itu masih terbuka, tapi kalau hari ini Presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup," kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Bima meyakini, sudah ada perbincangan atau komunikasi politik tingkat tinggi yang membuat Jokowi akhirnya melarang para menterinya berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024.

Baca juga: Pernyataan Jokowi Diharapkan Kubur Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Wali kota Bogor itu pun menilai, pasti ada faktor-faktor politik yang sangat dipahami oleh Jokowi sebelum melontarkan pernyataannya tersebut.

"Saya yakin pernyataan presiden bukan tidak ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu," ujar Bima.

Bima juga menekankan, meski mengusulkan penundaan Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengakui bahwa hal itu sulit terwujud.

"Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," kata Bima.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022) kemarin, Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.

Baca juga: Fraksi Nasdem Harap Pernyataan Jokowi Akhiri Polemik Penundaan Pemilu dan Tiga Periode

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," ujarnya.