Jokowi yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode…

Namun demikian, menurut dia, pernyataan terbaru Jokowi seharusnya mampu mengakhiri sengkarut isu penundaan pemilu maupun presiden 3 periode.

Ke depan, diskursus ini dapat menjadi bahan bagi presiden mengevaluasi menterinya.

"Saya rasa kesalahan para menteri tersebut sudah lebih dari cukup untuk penilaian akan reshuffle," kata Ari.

Luhut hingga Bahlil

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Wacana itu kali pertama diungkap Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Baca juga: Dilema Negeri Demokrasi: Elite Gulirkan Isu Tunda Pemilu, Kepala Desa Serukan Jokowi 3 Periode

Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

Isu ini kembali digulirkan Bahlil pada akhir Maret 2022. Ia menyebut usulan tersebut tak bisa dilarang.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Sementara, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Berpolemik Lagi soal Presiden 3 Periode, Jokowi Sudah Tegas

Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Selain dari dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terbaru, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyuarakan dukungan Jokowi menjabat 3 periode.