Jokowi, Kepala Desa, dan Ruang Gaduh Wacana Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi-lagi perpolitikan negeri diramaikan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Bukan hanya sekali wacana serupa mengemuka. Sejak Presiden Joko Widodo menjabat di periode kedua, diskursus presiden 3 periode sudah berembus setidaknya 3 kali.

Kali ini, usulan tersebut diserukan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Apdesi bahkan menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode setelah Lebaran.

Baca juga: Wacana Jokowi 3 Periode, Klaim Demokrasi dan Gejala Otoritarianisme

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Seketika hal ini menjadi polemik. Tak hanya karena perpanjangan masa jabatan presiden dinilai membangkang konstitusi, tetapi, manuver para kepala desa juga dianggap tidak tepat.

Hal ini pun dikhawatirkan menyebabkan kegaduhan yang berlarut dan melahirkan benturan-benturan.

Bikin gaduh

Direktur Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Idil Akbar menilai, rencana deklarasi dukungan Jokowi 3 periode bakal bikin gaduh.

Ia tidak yakin wacana ini mewakili keinginan masyarakat di indonesia.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sebut Dukungan Jokowi 3 Periode Disampaikan Kepala Desa secara Spontan

"Deklarasi ini hanya akan menjadi bahan pembenaran dan itu berbahaya untuk demokrasi dan pemerintahan ke depan karena itu justru akan membuat gaduh di masyarakat," kata Idil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Selain itu, kata Idil, bakal muncul permasalahan baru ketika para kepala desa terlibat dalam ranah politik.

Meski kepala desa merupakan aktor politik di tingkat daerah, menurut dia, jika mereka ditarik ke ranah politik praktis, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi banyak hal di tingkat desa.

"Saya khawatir ini hanya akan menjadi bahan politis untuk kemudian membenarkan wacana penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode," ucap Idil.

Hal lain yang dikhawatirkan ialah terjadinya benturan antara pemerintah desa dengan masyarakat jika isu ini terus menerus bergulir.