Jokowi yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode…

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Ia menyentil langsung para menterinya. Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Sebelum menyinggung isu tersebut, Jokowi menyampaikan soal pentingnya memiliki sense of crisis.

Di tengah sulitnya situasi rakyat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, kata Jokowi, para menteri harusnya bisa menyampaikan pernyataan yang lebih berempati.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," kata presiden.

Sudah tegas

Pasca-pernyataan Jokowi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak lagi berpolemik soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sikap Jokowi terkait isu ini sudah jelas. Presiden menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sudahlah, cukup, jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

"Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas," tuturnya.

Moeldoko mengeklaim, pemerintah tidak pernah membicarakan ihwal perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, atau bahkan amendemen UUD 1945.

Jika isu amendemen bergulir, maka hal itu jadi urusan DPR. Pemerintah, kata dia, tak punya kewenangan terkait ini.

Moeldoko meminta masyarakat untuk berpikir jauh ke depan. Ia tidak ingin publik berputar-putar bicara soal diskursus yang tidak produktif.

"Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," tandasnya.

Disambut baik

Pernyataan Jokowi itu pun disambut baik oleh para elite politik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, menyebut bahwa Jokowi telah mengambil langkah bijak.

Dia berpendapat, para menteri mestinya tidak ikut campur mengenai jadwal pemilu karena pemerintah dan DPR telah sepakat menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat itu pada 14 Februari 2024.

"Itu adalah sebuah langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati baik oleh DPR maupun oleh pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga mengapresiasi sikap Jokowi. Luqman berharap, pernyataan presiden dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

Sementara, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, sikap Jokowi ini telah dinanti sejak lama. Ia berharap, tak ada ralat dari Istana terkait pernyataan kepala negara.

"Bagus sekali, penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana dan semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Wakil ketua MPR itu pun mendorong Jokowi untuk menegur dan menghukum pihak-pihak di sekitarnya yang masih ngotot menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode.

"Semua jajaran menko dan lain-lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga," kata Hidayat.

Komunikasi amburadul

Sementara, Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menyampaikan, gaduh penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini disebabkan karena komunikasi internal kabinet yang berantakan.

Segelintir menteri terlanjur menggulirkan isu tersebut, namun akhirnya presiden harus susah payah sendiri membantah.

"Harus diakui pola komunikasi di kabinet dan Istana memang amburadul," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Menurut Ari, keributan ini menujukkan bahwa narasi yang dibangun Jokowi tidak sejalan dengan persepsi para menteri.

Namun demikian, menurut dia, pernyataan terbaru Jokowi seharusnya mampu mengakhiri sengkarut isu penundaan pemilu maupun presiden 3 periode.

Ke depan, diskursus ini dapat menjadi bahan bagi presiden mengevaluasi menterinya.

"Saya rasa kesalahan para menteri tersebut sudah lebih dari cukup untuk penilaian akan reshuffle," kata Ari.

Luhut hingga Bahlil

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Wacana itu kali pertama diungkap Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

Isu ini kembali digulirkan Bahlil pada akhir Maret 2022. Ia menyebut usulan tersebut tak bisa dilarang.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Sementara, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Selain dari dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terbaru, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyuarakan dukungan Jokowi menjabat 3 periode.