Jokowi yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode…

Moeldoko meminta masyarakat untuk berpikir jauh ke depan. Ia tidak ingin publik berputar-putar bicara soal diskursus yang tidak produktif.

"Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," tandasnya.

Disambut baik

Pernyataan Jokowi itu pun disambut baik oleh para elite politik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, menyebut bahwa Jokowi telah mengambil langkah bijak.

Dia berpendapat, para menteri mestinya tidak ikut campur mengenai jadwal pemilu karena pemerintah dan DPR telah sepakat menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat itu pada 14 Februari 2024.

"Itu adalah sebuah langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati baik oleh DPR maupun oleh pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Ketua DPR Harap Menteri Ikuti Perintah Jokowi, Fokus Atasi Persoalan Bangsa

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga mengapresiasi sikap Jokowi. Luqman berharap, pernyataan presiden dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

Sementara, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, sikap Jokowi ini telah dinanti sejak lama. Ia berharap, tak ada ralat dari Istana terkait pernyataan kepala negara.

"Bagus sekali, penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana dan semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Wakil ketua MPR itu pun mendorong Jokowi untuk menegur dan menghukum pihak-pihak di sekitarnya yang masih ngotot menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode.

"Semua jajaran menko dan lain-lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga," kata Hidayat.

Komunikasi amburadul

Sementara, Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menyampaikan, gaduh penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini disebabkan karena komunikasi internal kabinet yang berantakan.

Segelintir menteri terlanjur menggulirkan isu tersebut, namun akhirnya presiden harus susah payah sendiri membantah.

"Harus diakui pola komunikasi di kabinet dan Istana memang amburadul," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Mereka yang Coba Rayu Jokowi untuk Jadi Presiden Lebih Lama...

Menurut Ari, keributan ini menujukkan bahwa narasi yang dibangun Jokowi tidak sejalan dengan persepsi para menteri.