Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Unggul Tipis dari Ganjar, Disusul Anies Baswedan

Kompas.com - 03/04/2022, 22:19 WIB
Irfan Kamil,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukan ada 33 nama calon presiden yang memiliki elektabilitas dominan dalam simulasi terbuka.

Nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berada di urutan teratas dengan 21,9 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 19,8 persen.

"Kalau menurut publik berdasarkan simulasi 33 nama ini memang tidak ada nama calon yang dominan. Bahkan, nama Pak Prabowo keunggulannya itu tidak signifikan dibanding Ganjar Pranowo," ujar Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei, Minggu (4/3/2022).

"Jadi beliau (Prabowo) hanya dapat 21,9 persen, Ganjar Pranowo 19,8 persen," urainya.

Adapun nama-nama calon presiden yang berada di bawah Ganjar yakni Anies Baswedan dengan 16,4 persen; Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,4 persen dan Ridwan Kamil dengan 5,3 persen.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra dan Demokrat Bersaing Rebut Posisi Kedua

Selain itu, ada nama Sandiaga Salahuddin Uno 4 persen; Khofifah Indar Parawansa 2,1 persen; Tri Rismaharini 1,7 persen; Susi Pujiastuti dan KH Ma'ruf Amin yang berada di 1,3 persen serta Erick Thohir 1,2 persen.

"Anies cukup kompetitif 16,4 persen, yaitu 3 teratas," papar Burhanudin.

Lebih lanjut, nama-nama lain berada di bawa 1 persen adalah Puan Maharani; Gatot Nurmantyo; M Mahfud MD; Hary Tanoesoedibjo; Sri Mulyani Indrawati; Andika Perkasa; Airlangga Hartarto; Ust Abdul Somad dan Habib Rizieq Shihab.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ridwan Kamil Masih Kalah dari Prabowo di Kandang Sendiri

Kemudian Surya Paloh; Muhaimin Iskandar; Ahmad Syaikhu; Nadiem Makarim; Bambang Soesatyo; Salim Segaf Al-Jufri; Tito Karnavian; Suharso Monoarfa; Dudung Abdurachman; Budi Gunawan; Moeldoko; Zulkifli Hasan dan La Nyalla Mattalitti.

Sementara itu, sebanyak 1,3 persen menjawab nama-nama lain dan 11,3 persen lain tidak tahu dan tidak menjawab.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Baca juga: Menakar Peluang Duet Anies Baswedan-Puan Maharani pada Pilpres 2024...

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com