Kompas.com - 02/04/2022, 17:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Golongan Karya (Golkar) menjadi salah satu partai politik tertua di Indonesia.

Partai berlambang pohon beringin itu pernah berkuasa selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tak heran jika partai ini lekat dengan kesan partai Orde Baru.

Lahir sejak puluhan tahun yang lalu, nama Golkar hingga kini masih berkibar.

Lahirnya Golkar

Golkar lahir dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, yakni Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara.

Dikutip dari laman resmi Partai Golkar, ketiganya mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini dinamakan Golongan Fungsional.

Nama ini baru diubah dalam bahasa Sansekerta menjadi Golongan Karya pada 1959.

Baca juga: Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

Pada awal berdiri, Golkar bukan merupakan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan atau alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif.

Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan oleh Soekarno, Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Golkar baru beralih menjadi sebuah partai politik di akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1964. Ini bermula dari pendirian Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) oleh Soeharto.

Sekber Golkar menaungi puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan.

Ketika itu, Sekber Golkar dibentuk sebagai partai politik untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemilu

Golkar pertama kali mengikuti pemilu di tahun 1971. Mereka berhasil memenangkan suara sebesar 62,8 persen dan mendapatkan 227 kursi di DPR.

Sebelum itu, pada tahun 1970, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang di dalamnya menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus memiliki monoloyalitas, tidak boleh memiliki kaitan apa pun dengan partai politik.

Pada saat Pemilu 1971, pegawai pemerintah juga diminta untuk mencoblos Golkar.

Setelahnya, di era Orde Baru, Golkar hampir selalu memenangkan pemilu. Perolehan suara partai tersebut berkisar di angka 60-70 persen.

Baca juga: Orang Kuat di Balik Penganiayaan Aktivis Haris Pertama dan Pemanggilan Politisi Golkar

Perolehan suara Golkar anjlok saat Pemilu 1999 atau ketika Soeharto sudah tak lagi menjabat. Saat itu Golkar hanya mendapat 22 persen dari suara total.

Adapun Golkar mendapat 17.229.789 atau 12,31 persen suara di Pemilu 2019 dengan perolehan 85 kursi di DPR RI.

Kepemimpinan

Pada awal berdirinya, Golkar lebih bertumpu pada kepemimpinan militer. Ini dibuktikan dari para perwira TNI yang menjabat ketua umum partai tersebut.

Sebutlah Brigjen TNI (Purn) Djuhartono (1964-1967), Mayjen TNI Suprapto Sukowati (1967-1972), Mayjen TNI Amir Murtono (1972-1983), Letjen (Purn) Sudharmono (1983-1988), dan Letjen (Purn) Wahono (1988-1993). Para pimpinan Golkar tersebut tak lepas dari kekuasaan Presiden Soeharto yang kala itu menjadi orang nomor satu RI.

Kursi ketua umum Golkar baru diisi oleh politisi ketika Harmoko menjabat (1993-1998). Harmoko yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan itu merupakan politisi sipil pertama yang dipercaya Soeharto menjadi Ketua Umum Golkar.

Di era kepemimpinan Harmoko itulah akhirnya kekuasaan Orde Baru runtuh lantaran Soeharto diminta untuk mundur dari tampuk kekuasaan tertingginya.

Baca juga: Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Setuju Pemilu Digelar 2024, tapi Ketum Suarakan Penundaan

Setelahnya, Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung (1998-2004), kemudian digantikan Jusuf Kalla (2004-2009), dan Aburizal Bakrie (2009-2016).

Selama 2014 hingga 2016 sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar, yang menghadapkan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.

Setelah era tersebut, Golkar dipimpin oleh Setya Novanto. Namun, baru setahun menjabat, Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.

Akhirnya, pada 2017, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Dalam Musyawarah Nasional Golkar 4 Desember 2019, Airlangga kembali terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan partai beringin itu.

Hingga kini, Golkar masih dipimpin oleh Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Visi dan misi

Dilansir dari laman resmi Partai Golkar, berikut visi dan misi Golkar:

Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Baca juga: Golkar Tetap Optimistis Sosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai Capres

Misi

  • Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia;
  • Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Struktur organisasi

Merujuk pada lampiran keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang diterbitkan pada 15 Januari 2020, berikut susunan organisasi DPP Golkar masa jabatan 2019-2024:

  • Ketua Umum: Airlangga Hartarto
  • Wakil Ketua Umum (Madya): Bambang Soesatyo
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Perekonomian): Agus Gumiwang Kartasasmita
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan): Azis Syamsuddin
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Kepartaian): Kahar Muzakkir
  • Wakil Ketua Umum (Pratama): Nurdin Halid
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan): Melchias Marcus Mekeng
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu): Ahmad Doli Kurnia Tanjung
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang dan Badan Bencana Alam): Roem Kono
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Penggalangan Strategis: Rizal Mallarangeng
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat): Hetifah Sjaifudin
  • Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi): Nurul Arifin
  • Sekretaris Jenderal: Lodewijk F Paulus
  • Bendahara Umum: Dito Ganinduto

Baca juga: Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara, Golkar: Kami Hargai Putusan Hakim

Dewan Pembina

  • Ketua Dewan Pembina: Aburizal Bakrie
  • Wakil Ketua Dewan Pembina: Zainudin Amali
  • Ketua Dewan Kehormatan: Akbar Tandjung
  • Ketua Dewan Penasihat: Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan
  • Ketua Dewan Pakar: Agung Laksono
  • Ketua Dewan Etik: Mohamad Hatta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Nasional
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Nasional
Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Nasional
KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.