Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partainya akan tetap menerima aspirasi masyarakat yang mengusulkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) mendatang.

Hal ini disampaikan Airlangga saat dimintai tanggapan mengenai sikap terkini Partai Golkar terkait isu tersebut.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi, aspirasi itu tidak boleh ditolak apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat, nah oleh karena itu posisi seperti demikian," kata Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Alasan Elite Politik Ingin Tunda Pemilu, Muhaimin Sebut Aspirasi 60 Juta Akun Medsos dan Airlangga dari Petani Riau

Airlangga menuturkan, wacana tersebut juga perlu dibicarakan secara konsensus dengan ketua-ketua umum partai politik lainnya, terutama ketua umum partai politik pendukung Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini, polemik mengenai penundaan pemilu dapat diatasi melalui musyawarah antara ketua umum partai.

"Kita ini bukan Pemilu atau keputusan model barat tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong yang terbukti berhasil dalam melawan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga pun mengatakan bahwa Jokowi tidak mempersoalkan adanya usulan menunda Pemilu 2024 sebagai bagian dari demokrasi.

"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus teguh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada," kata Airlangga.

Baca juga: Ketum PBNU Doakan Airlangga Hartarto: Semoga Naik Kelas Jadi Atasan Menteri

Ia menambahkan, Golkar saat ini akan berfokus pada upaya menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, misalnya potensi kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang.

"Harga-harga pangan itu menjadi kepentingan 270 juta penduduk, dan sebagai partai politik kita mengutamakan kepentingan masyarakat terutama jangka pendek," ujar Menko Bidang Perekonomian tersebut.