Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2022, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara unlawful killing yang menewaskan sejumlah laskar Front Pembela Islam (FPI).

Surat ini dilayangkan Kontras sebagai amicus curiae/sahabat pengadilan dan telah diterima oleh Mahkamah Agung pada Selasa (29/3/2022) sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam perkara unlawful killing itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis lepas dua terdakwa yang juga merupakan anggota Polri, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella.

Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldy mengaku bahwa pihaknya sudah memantau perkara ini secara langsung di persidangan maupun melalui pemberitaan.

Baca juga: Kontras Desak Kejagung Libatkan Penyidik Sipil Usut Pelanggaran HAM Berat Paniai

Hasil pemantauan, Kontras menemukan beberapa kejanggalan dalam proses hukum kedua terdakwa yang disebut dapat berpengaruh terhadap substansi pemeriksaan terhadap kasus ini.

"Keganjilan ini yang kami temukan beberapa di antaranya adalah bahwa para terdakwa tidak dilakukan penahanan, padahal di dalam konteks syarat-syarat objektif maupun subjektif itu memenuhi untuk dilakukan penahanan," kata Andi kepada wartawan di Mahkamah Agung, Selasa (29/3/2022).

"Kedua, dalam proses persidangan juga terungkap bahwa ada pernyataan (Briptu Fikri Ramadhan) yang berbeda satu sama lain. Jadi, keterangan dalam BAP, termasuk keterangan yang ada dalam proses persidangan, itu kontradiktif atau berbeda," jelasnya.

Berangkat dari temuan-temuan itu, Kontras menyayangkan putusan lepas terhadap para terdakwa.

Kontras menilai, pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam putusannya tidak cukup baik dan tidak cukup mengelaborasi berkaitan dengan doktrin-doktrin HAM.

Baca juga: Kontras Desak Kejagung Seret Petinggi TNI-Polri dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Dalam kesimpulannya, Kontras menilai tindakan para terdakwa merupakan unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum, sehingga para terdakwa dinilai sudah sepatutnya diproses secara hukum dan ditahan.

"Dari miskinnya elaborasi atas pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, kami memberikan pendapat hukum atau pengajuan dokumen ke hakim kasasi MA yang memeriksa untuk bisa mengelaborasi lebih jauh kasus ini berdasarkan prinsip-prinsip HAM," ungkap Andi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

Nasional
Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan 'Simpanan' Polisi

Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan "Simpanan" Polisi

Nasional
Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Nasional
Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Nasional
1 Abad NU, Cak Imin Sebut Banyak Nahdliyin Hidup Miskin dan Berpendidikan Rendah

1 Abad NU, Cak Imin Sebut Banyak Nahdliyin Hidup Miskin dan Berpendidikan Rendah

Nasional
Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Nasional
Ketum Parpol KIB Akan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perkembangan Elektoral Capres

Ketum Parpol KIB Akan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perkembangan Elektoral Capres

Nasional
PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

Nasional
PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.