Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, Pemerintah Siapkan 3 Juta Ton Impor Kedelai

Kompas.com - 23/03/2022, 06:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

“Sementara kalau jagung dia tanam, 1 hektarnya bisa 5 ton paling sedikit. Dengan harga Rp 5.000 juga dia bisa hasilkan di atas Rp 20 juta. Ongkos produksinya kurang lebih Rp 7-8 juta, tapi hasilnya lebih banyak. Makanya tidak ada yang mau tanam kedelai. Kalau kita suruh tanam (kedelai) maksimal, ini merugikan (petani),” lanjutnya.

Di sisi lain, untuk mengatasi harga jual yang terlalu tinggi, Syahrul beranggapan bahwa petani kedelai butuh mendapatkan stimulasi harga, terutama dalam pengadaan bibit.

Baca juga: Menteri Pertanian Beberkan Sebab Produksi Kedelai Lokal Seret sehingga Ketergantungan Impor

Jika tidak, maka para petani diprediksi akan pilih menggarap komoditas lain, semisal jagung yang dianggap lebih menguntungkan.

“(Kedelai dari) petani kita harus dibeli Rp 10.000 (per kilogram), jangan Rp 9.000. Kalau Rp 9.000, dia (petani) masih bisa beralih, dia akan ke jagung,” kata Syahrul.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno, mengaku terkejut dengan data-data tersebut. Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) disebut membutuhkan sedikitnya 1 juta ton untuk memenuhi kedelai lokal sebagai bahan baku tahu.

“Kopti sudah menyampaikan, baku tempe perajin memilih untuk menggunakan kedelai impor. Untuk tahu, itu sangat baik, sangat tepat digunakan kedelai lokal. Kopti minta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai lokal itu satu tahunnya 1 juta ton,” ujar Sutrisno dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Data Kementan Stok Kedelai Defisit, Perlu Impor hingga 3 Juta Ton

“Saya memaklumi kalau masih ada impor (kedelai) tempe, tapi untuk tahu mohon diproduksi. Sangat mengejutkan dari data pangan yang disampaikan kedelai kita tahun 2022 ini hanya mampu 200.000 ton, padahal dari waktu ke waktu anggarannya (untuk produksi kedelai dalam negeri) cukup besar,” imbuh politikus PDI-P tersebut.

Syahrul menyebutkan, pihaknya telah menyusun sejumlah agenda untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor kedelai.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Harga Kedelai Sebelum Ramadan

“Jangka pendek atau darurat/SOS dengan buffer stock 20.000 ton in/out. Agenda temporer memperluas tanaman kedelai, April, Juni, Juli, Oktober, masing-masing 300.000 hektar,” kata Syahrul.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki strategi permanen untuk memperluas lahan kedelai.

“Target 1 juta hektar tahun depan,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com