Firli: KPK Ingin Ubah "Korupsi Itu Budaya" Menjadi "Antikorupsi adalah Budaya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter serta budaya antikorupsi.

Hal itu dikatakannya saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya," kata Firli, dikutip dari Antara.

"Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup dan aparat penegak hukum ada tetapi yang belum adalah budaya antikorupsi," tambahnya.

Baca juga: Megawati ke Kader PDI-P: Jangan Berhenti di Zona Nyaman, Tidak Perlu Tunggu Instruksi

Dalam kesempatan itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat langsung memimpin di Sekolah Partai didampingi anggota DPR RI Komisi III Wayan Sudirta selaku moderator.

Lebih lanjut, Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum hidup mapan dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.

Padahal, pemberantasan korupsi bagaikan orkestrasi dengan cara menciptakan sistem integritas nasional.

Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif berperan, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol)

"Karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara," tuturnya.

Baca juga: Gelar Pelatihan Kader Nasional, PDI-P Optimistis Menang Pemilu Tiga Kali

"Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan parpol yang menentukan segala lapisan kepemimpinan. Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.

Menanggapi paparan Firli, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, menerapkan budaya antikorupsi dimulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi.

"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Baca juga: ICW Nilai Citra KPK Era Firli Bahuri Sulit Diselamatkan

Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDI Perjuangan yang mendukung komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

Dalam budaya antikorupsi, kata dia, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan, values/nilai dalam berpartai. Dari ideologi Pancasila, diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi.

"Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.

Hasto menambahkan bahwa pelatihan bagi kader PDI Perjuangan tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi.