Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, Pemerintah Siapkan 3 Juta Ton Impor Kedelai

Kompas.com - 23/03/2022, 06:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pertanian memastikan bahwa guna memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri, pintu impor harus dibuka lebar-lebar.

Hal itu terungkap dari rapat kerja Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (22/3/2022).

Data Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis Kementerian Pertanian yang dipaparkan dalam rapat kerja tersebut menunjukkan, produksi kedelai dalam negeri hanya mampu menutupi tak sampai 10 persen dari total kebutuhan nasional pada 2022.

Dalam data tersebut, pemerintah memproyeksikan produksi kedelai dalam negeri hanya sebesar 200.315 ton. Sementara itu, kebutuhan kedelai dalam negeri diperkirakan mencapai 2.983.511 ton pada tahun ini.

Itu artinya, produksi kedelai dalam negeri tahun ini diperkirakan hanya sekitar 6,8 persen dari kebutuhan nasional.

Kebutuhan impor kedelai paling tinggi

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun mengakui bahwa kran impor perlu dibuka lebar untuk kedelai.

Stok awal kedelai dari tahun 2021 sebesar 190.970 ton jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Berdasarkan perhitungan data prognosa, kebutuhan impor kedelai pada tahun ini diperkirakan tembus 2.842.226 ton.

Sementara itu, komoditas lain yang perlu diimpor yakni bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi, kebutuhan impornya hanya di kisaran ratusan ribu ton.

Sebagai gambaran, pemerintah memproyeksikan impor bawang putih sebesar 366.900 ton, gula konsumsi 234.692 ton, dan daging sapi 134.356 ton.

Lemahnya produksi kedelai dalam negeri

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara daring dan luring di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (1/10/2021).DOK. Humas Kementerian Pertanian Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara daring dan luring di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (1/10/2021).
Syahrul Yasin Limpo mengungkap alasan produksi kedelai dalam negeri masih sangat lemah, sehingga Indonesia ketergantungan impor.

Menurutnya, struktur harga yang ada saat ini tak menguntungkan bagi petani apabila mereka menanam kedelai.

Baca juga: Produksi Kedelai Lokal Tak Sampai 10 Persen dari Kebutuhan Nasional

“Kita tergantung lebih dari 12 tahun impor kedelai karena harga (kedelai) luar Rp 5.000-an (per kilogram), sementara petani kita tidak bisa untung kalau (menjual kedelai) di bawah Rp 7.000,” kata Syahrul.

Ia menambahkan, saat ini, 1 hektar lahan hanya dapat menghasilkan kedelai dengan rata-rata bobot sekitar 1,5 ton. Itu artinya, setiap hektar lahan yang ditanami kedelai bernilai sekitar Rp 13 juta saja.

Kalah bersaing

Syahrul menjadikan jagung sebagai komoditas bandingan betapa struktur harga kedelai saat ini tidak menguntungkan para petani.

“Sementara kalau jagung dia tanam, 1 hektarnya bisa 5 ton paling sedikit. Dengan harga Rp 5.000 juga dia bisa hasilkan di atas Rp 20 juta. Ongkos produksinya kurang lebih Rp 7-8 juta, tapi hasilnya lebih banyak. Makanya tidak ada yang mau tanam kedelai. Kalau kita suruh tanam (kedelai) maksimal, ini merugikan (petani),” lanjutnya.

Di sisi lain, untuk mengatasi harga jual yang terlalu tinggi, Syahrul beranggapan bahwa petani kedelai butuh mendapatkan stimulasi harga, terutama dalam pengadaan bibit.

Baca juga: Menteri Pertanian Beberkan Sebab Produksi Kedelai Lokal Seret sehingga Ketergantungan Impor

Jika tidak, maka para petani diprediksi akan pilih menggarap komoditas lain, semisal jagung yang dianggap lebih menguntungkan.

“(Kedelai dari) petani kita harus dibeli Rp 10.000 (per kilogram), jangan Rp 9.000. Kalau Rp 9.000, dia (petani) masih bisa beralih, dia akan ke jagung,” kata Syahrul.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno, mengaku terkejut dengan data-data tersebut. Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) disebut membutuhkan sedikitnya 1 juta ton untuk memenuhi kedelai lokal sebagai bahan baku tahu.

“Kopti sudah menyampaikan, baku tempe perajin memilih untuk menggunakan kedelai impor. Untuk tahu, itu sangat baik, sangat tepat digunakan kedelai lokal. Kopti minta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai lokal itu satu tahunnya 1 juta ton,” ujar Sutrisno dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Data Kementan Stok Kedelai Defisit, Perlu Impor hingga 3 Juta Ton

“Saya memaklumi kalau masih ada impor (kedelai) tempe, tapi untuk tahu mohon diproduksi. Sangat mengejutkan dari data pangan yang disampaikan kedelai kita tahun 2022 ini hanya mampu 200.000 ton, padahal dari waktu ke waktu anggarannya (untuk produksi kedelai dalam negeri) cukup besar,” imbuh politikus PDI-P tersebut.

Syahrul menyebutkan, pihaknya telah menyusun sejumlah agenda untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor kedelai.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Harga Kedelai Sebelum Ramadan

“Jangka pendek atau darurat/SOS dengan buffer stock 20.000 ton in/out. Agenda temporer memperluas tanaman kedelai, April, Juni, Juli, Oktober, masing-masing 300.000 hektar,” kata Syahrul.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki strategi permanen untuk memperluas lahan kedelai.

“Target 1 juta hektar tahun depan,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com