Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Pernyataan Kontroversial Megawati: dari Minyak Goreng sampai Minta Jatah Menteri Terbanyak ke Jokowi

Kompas.com - 19/03/2022, 15:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Megawati mengatakan, UUD merupakan sumber segala perundangan. Oleh karenanya, pembuatan UU harus selalu mengacu pada konstitusi.

"UUD 1945 itu di situ katanya sumber segala perundangan, tapi terus di bawahnya seperti kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya," ujarnya.

3. Sindir orang cari untung di tengah pandemi

Megawati juga sempat menyindir adanya pihak-pihak tertentu yang mencari untung di tengah situasi pandemi Covid-19.

Bahkan, ia mengibaratkan pihak-pihak tersebut sebagai kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh.

"Ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya atas nama pandemi, mereka masih mencari keuntungan materi," kata Megawati, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Megawati Sindir Ada Pihak yang Cari Keuntungan di Tengah Pandemi

Kendati demikian, Megawati tak menyebut siapa pihak yang ia maksud. Hanya saja, dia mengaku heran.

Sebab, dalam situasi pandemi seperti saat ini, seharusnya dapat menjadi momentum yang membuat para pemimpin dan rakyat bersatu.

4. Menangis Jokowi dihina dan badannya kurus

Megawati pernah mengatakan dirinya sedih melihat Presiden Jokowi kerap dihina, padahal telah banyak bekerja untuk rakyat Indonesia. Dia bahkan mengaku sampai menangis.

"Coba lihat Pak Jokowi. Saya suka nangis lho, beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodoklah," kata Megawati dikutip dari siaran pers, Rabu (18/8/2021).

Menurut Megawati, kritik semestinya disampaikan secara konstruktif dan solutif. Ia menyebut, orang-orang yang mengkritik Jokowi sebaiknya bertemu langsung dengan presiden.

"Orang (penhina Jokowi) itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang," kata dia.

5. Sebut Jakarta amburadul

Tak hanya pemerintah pusat, Megawati juga pernah menyentil pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyebut kondisi ibu kota amburadul.

Baca juga: Megawati: Saya Suka Nangis, Masih Ada yang Mengatakan Jokowi Kodoklah...

Padahal, menurut Mega, DKI Jakarta semestinya bisa menjadi "kota mahasiswa" atau "city of intellect" jika ditata dengan baik.

"Saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa, ini tadi seharusnya city of intellect ini dapat dilakukan tata kotanya, masterplan-nya, dan lain sebagainya," ujar Mega saat menerima penghargaan "City of Intellect" dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (10/11/2020).

Oleh karenanya, Mega berharap tujuan penataan DKI Jakarta dirumuskan secara jelas dengan melibatkan para akademisi.

6. Mengaku sering di-bully

Sering melontarkan pernyataan kontroversial, Megawati sadar bahwa banyak orang tak suka dengan dirinya.

Ia pun mengaku sering mendapatkan perundungan atas sikap dan pemikirannya. Namun begitu, Mega mengaku tak terlalu peduli.

"Saya sering di-bully. Banyak orang tidak suka sama saya, enggak apa-apa," kata Mega dalam pidatonya, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Megawati: Saya Dukung Pak Jokowi, Mau Di-bully 1.000 Kali, Enggak Takut Saya

Menurut Mega, apa yang dilakukannya selama ini semata-mata demi kebaikan bangsa. Dia ingin Indonesia menjadi negara maju.

"Karena saya punya tujuan, semua bagi bangsa dan negara, bahwa negara ini harus maju. Lebih maju daripada negara-negara lain. Apakah bisa atau tidak bisa, saya bilang sangat bisa," ucap dia.

7. Nilai Sumbar kini beda

Megawati berulang kali menyinggung Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam pidato-pidatonya. Dia berkali-kali mengatakan bahwa Sumbar kini berbeda.

Saat berpidato di hadapan pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020), Mega mengaku heran karena rakyat Sumbar hingga belum sepenuhnya mau menerima PDI-P.

Baca juga: Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal, Puan: Kita Jalankan Sebaik-baiknya

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com