Beda Suara Luhut dan Mahfud soal Isu Penundaan Pemilu, Indikasi Retaknya Internal Koalisi Jokowi?

Kompas.com - 17/03/2022, 12:17 WIB

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan pernyataan tentang perkembangan kasus COVID-19 khususnya varian Omicron di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/1/2022). Presiden Joko Widodo menyampaikan kasus penularan COVID-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan, namun demikian Joko Widodo meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan serta mengurangi aktivitas yang tidak perlu, JHT. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj. (Biro Pers)

JAKARTA, KOMPAS.com - Saling silang suara ihwal wacana penundaan Pemilu 2024 muncul di kalangan elite politik.

Sebagian ingin pemilu ditunda dengan alasan memprioritaskan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Sebagian lagi berkukuh pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan di 14 Februari 2024.

Perbedaan suara ini pun memunculkan spekulasi soal retaknya soliditas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Beda suara

Paling baru, isu penundaan pemilu digulirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut mengungkap bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. Namun demikian, ia enggan membuka big data tersebut.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Selain punya big data, Luhut mengaku banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah 'kadrun' lawan 'kadrun', kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tuturnya.