Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu Belum Tentu Sesuai Keinginan Jokowi karena Utang Budi ke Megawati

PDI-P tegaskan komitmen Jokowi dan Mega sama

PDI-P berkali-kali menyuarakan penolakannya terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk wacana penundaan Pemilu.

Partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu pun juga terus mengingatkan pernyataan penolakan Jokowi terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan (presiden) kan sudah dijawab dengan tegas," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada Jumat (4/3/2022).

Baca juga: AJI Desak Jokowi Tegas Sampaikan Penolakan Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

Pernyataan Hasto seolah ingin mengingatkan konsistensi Jokowi mengenai isu ini. Jokowi memang sudah pernah mengatakan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden saat isu tersebut juga ramai dibicarakan pada tahun 2021.

"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak akan berubah," ucap Hasto.

Hasto pun juga menegaskan Jokowi dan Megawati memiliki komitmen yang sama soal wacana penundaan pemilu. Hal ini disampaikan setelah adanya pertemuan Jokowi dan Megawati pada 10 Maret lalu dalam acara Persemaian Modern Rumpin di Bogor.

Meski menyatakan pertemuan itu tak membahas isu penundaan Pemilu, Hasto menegaskan Jokowi dan Megawati senafas untuk taat konstitusi yang mengatur pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Baca juga: Kepuasan Kinerja Pemerintah Tak Bisa Jadi Alasan Tambah Masa Jabatan Presiden

“Terkait penundaan pemilu, sikap Bu Mega dan Pak Jokowi kan senafas, taat, tunduk dan patuh pada konstitusi," ucap Hasto lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).

Hal tersebut sebelumnya diucapkan Jokowi saat menanggapi isu penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh beberapa Ketum Parpol koalisi pendukungnya.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu 5 Maret.

Meski begitu, Jokowi mengatakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bagian dari demokrasi.

Baik menteri atau partai politik disebut Jokowi boleh-boleh saja mengusulkan atau berpendapat mengenai dua isu tersebut.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tegas Jokowi.