AJI Desak Jokowi Tegas Sampaikan Penolakan Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pernyataan tegas penolakan atas wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan periode presiden.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan, pernyataan penegasan perlu disampaikan ke publik lantaran Jokowi selama ini hanya menyampaikan statement ‘bersayap’.

“Jadi tidak boleh seorang presiden membuat pernyataan yang bersayap, tidak tegas, tapi sebagai seorang negarawan presiden harus menyatakan dengan tegas menolak wacana ini,” tegas Sasmito dalam diskusi publik bertajuk “Bersihkan Indonesia Atas Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Jabatan Presiden Dalam Konteks Demokratisasi Energi”, Jumat (18/3/2022).

Sasmito beralasan bahwa Jokowi perlu menyampaikan penegasan penolakan karena salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju turut meramaikan isu ini.

Baca juga: AJI Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menteri yang dimaksud tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, Sasmito juga mencatat terdapat tiga ketua umum partai politik yang mendukung isu ini, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

“Dan salah satu organisasi ormas keagamaan cukup besar, ini persoalan yang serius,” ungkap Sasmito.

Sasmito menambahkan bahwa AJI Indonesia menolak dengan tegas atas wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Setidaknya terdapat empat faktor yang membuat AJI Indonesia menolak tegas dua wacana tersebut.

Baca juga: Luhut Klaim 110 Juta Warganet Ingin Pemilu Ditunda, Faisal Basri: Pejabat Publik Tak Bisa Bicara Sembarangan

Pertama, komitmen yang lemah. Menurut Sasmito, faktor pertama ini terlihat dari tidak berhasilnya dalam isu perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian beralih menjadi penundaan Pemilu 2024.

Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Ketiga, adanya toleransi atau anjuran kekerasan dan keempat ketersediaan yang membatasi kebebasan sipil, baik lawan politik maupun media.

“Banyak regulasi yang mengekang pers, baik UU ITE, KUHP, terakhir kontrol informasi dari negara,” imbuh dia.

Diberitakan, wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 santer disuarakan oleh elite politik Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun, sejumlah pihak menyuarakan bahwa pemilu sebaiknya ditunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Baca juga: Sikap PDI-P Minta Tunda Amendemen UUD 1945 soal PPHN Dinilai Tutup Celah Wacana Penundaan Pemilu

Terbaru, Luhut mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).