Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu Belum Tentu Sesuai Keinginan Jokowi karena Utang Budi ke Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ikut menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Namun manuver Luhut itu belum tentu sejalan dengan Jokowi.

Luhut memang diketahui menjadi orang kepercayaan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Bahkan karena kepercayaan Jokowi ini, Luhut pun sering diminta mengurus berbagai isu atau kegiatan yang tidak terkait dengan tupoksi dan kewenangannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.

Banyak pihak menyebut, Luhut merupakan menteri segala urusan karena hal tersebut. Apalagi Luhut juga sering mengeluarkan komentar mengenai isu-isu di luar tanggung jawabnya.

Namun Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, dukungan Luhut soal penundaan Pemilu 2024 bukan berarti Jokowi juga menginginkan hal yang sama.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya

"Superioritas kekuasaan yang dimiliki Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak serta merta "linear" dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam hal isu perpanjangan masa jabatan presiden," ungkap Ari Junaedi kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Ia menilai, Jokowi dan fatsun politiknya lebih menginduk kepada partai asalnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Ari menyebut, Jokowi pasti akan mempertimbangkan kebijakan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Mengingat PDI-P menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mau tidak mau Jokowi yang mempunyai "utang budi" politik terhadap Megawati dan PDI-P tentu tidak serta merta mengikuti "irama gendang" politik Luhut," paparnya.

PDI-P berkali-kali menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang banyak disuarakan oleh partai-partai satu koalisinya.

Baca juga: Puan: Pemerintah, DPR, dan KPU Sudah Sepakat Pemilu Digelar 2024

Bahkan PDI-P sudah meminta agar pengkajian amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditunda. Sikap ini dinilai menjadi cara PDI-P menutup celah wacana penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDIP, isu amandemen konstitusi tidak lebih dari upaya penumpang gelap mencari celah untuk kepentingan kekuasaan belaka," sebut Ari.

Pengajar Komunikasi Politik program pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi ini mengatakan, Jokowi seharusnya sudah memahami betul perjuangan PDI-P yang sejak Orde Baru menolak pelanggengan kekuasaan. Ari menilai, Jokowi cenderung patuh dengan garis kebijakan partai.

"Jokowi pasti paham bagaimana kontribusi PDI dan PDIP sebagai lokomotif demokrasi yang sejak awal perjuangannya menolak upaya pelanggengan kekuasaan sejak era pemerintahan Soeharto yang represif," tutur dia.