"Kepuasan Kinerja Pemerintah Tak Bisa Jadi Alasan Tambah Masa Jabatan Presiden"

Kompas.com - 17/03/2022, 06:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tak bisa menjadi alasan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini ia sampaikan menyusul adanya wacana yang digulirkan sejumlah pihak mengenai penundaan Pemilu.

Salah satu isu yang dilemparkan adalah karena masyarakat masih menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin setelah masa jabatannya habis pada 2024.

"Kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah saat ini tidak bisa jadi alasan untuk menambah masa jabatan," ungkap Khoirunnisa saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022) malam.

Perempuan yang akrab disapa Ninis ini mengatakan, kinerja baik pemerintah tak bisa menjadi dalih masa jabatan presiden ditambah.

Baca juga: Wanti-wanti Amien Rais Bisa Jadi Warning bagi Jokowi agar Tak Buat Noktah Hitam Demokrasi

Sebab, kata Ninis, memang sudah menjadi tugas presiden sebagai pimpinan pemerintah untuk bekerja sebaik-baiknya bagi rakyat.

"Memang sudah menjadi tugasnya pemerintah untuk bekerja baik sehingga masyarakat puas dengan kinerjanya," tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membuka isu baru dengan menyatakan mengapa Jokowi harus turun dari jabatannya pada 2024 mendatang.

Ninis menegaskan, Jokowi bukan turun jabatan melainkan telah habis masa jabatannya di 2024.

"Memang sudah seharusnya masa jabatannya habis dan tidak bisa diperpanjang lagi. Konstitusi mengatakan demikian," katanya.

Baca juga: Drone Emprit: Di Twitter Netizen Kompak, Belum Ada Klaster Pro Mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Perludem kembali mengingatkan agar semua pihak tetap patuh pada konstitusi. Sesuai Undang-undang Dasar 1945, periode kepemimpinan presiden dan wakil presiden paling banyak adalah 2 kali.

"Perlu diluruskan konsep pembatasan masa jabatan itu. Bahwa ketika sudah sampai 2 periode itu ya artinya tidak bisa menjabat lagi," ucap Ninis.

Ia pun menilai, masa jabatan presiden harus dibatasi karena jika tidak akan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan

Ninis juga meminta Luhut membuka informasi soal klaim big data adanya 110 juta warganet yang meminta Pemilu 2024 ditunda.

"Mungkin bisa disandingkan dengan data pengguna media sosial di Indonesia, lalu data mengenai percakapan di medsos terkait hal ini. Pada intinya transparansi keterbukaan datanya," sebut dia.

Dalih Luhut soal wacana penundaan Pemilu

Luhut Pandjaitan mengklaim banyak masyarakat yang masih menginginkan agar Indonesia tetap dipimpin oleh Jokowi.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Selain itu, Luhut juga mengklaim alasan masyarakat ingin agar Pemilu 2024 ditunda adalah karena kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tukas dia.

Luhut menambahan, masyarakat disebut tak ingi Pemilu diselenggarakan sesuai jadwal 5 tahunan karena pertimbangan dana besar yang disayangkan harus keluar saat pandemi Covid-19.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," papar Luhut.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Lebih lanjut, purnawirawan TNI ini menyatakan bahwa penundaan pemilu ini baru sebatas isu.

Luhut mengingatkan, perlu perjalanan panjang untuk merealisasikan penundaan pemilu, yakni dengan mengamandemen UUD 1945.

"(Kalau) MPR nggak setuju (amandemen) ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?," pungkas Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Helikopter AW-101 yang Dibeli TNI AU Bekas, Pernah Dipakai PM Inggris David Cameron ke NATO Summit 2014

Helikopter AW-101 yang Dibeli TNI AU Bekas, Pernah Dipakai PM Inggris David Cameron ke NATO Summit 2014

Nasional
Erick Thohir: Gosip Saya Manuver Jadi Ketum PSSI Asumsi Terlalu Dini

Erick Thohir: Gosip Saya Manuver Jadi Ketum PSSI Asumsi Terlalu Dini

Nasional
Kesaksian Kuat Ma'ruf Temukan Putri Candrawathi Tergeletak Menangis, Kepalanya di Ember Baju Kotor

Kesaksian Kuat Ma'ruf Temukan Putri Candrawathi Tergeletak Menangis, Kepalanya di Ember Baju Kotor

Nasional
Survei Litbang Kompas: 39,7 Persen Responden Nilai Citra Relawan Politik Buruk

Survei Litbang Kompas: 39,7 Persen Responden Nilai Citra Relawan Politik Buruk

Nasional
Polri-Pagar Nusa Bakal Bentuk Program Pencak Silat Polri

Polri-Pagar Nusa Bakal Bentuk Program Pencak Silat Polri

Nasional
KPU-Bawaslu Nilai Banyaknya Golput Tergantung Peserta Pemilu

KPU-Bawaslu Nilai Banyaknya Golput Tergantung Peserta Pemilu

Nasional
Diusulkan jadi Cawapres Ganjar, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

Diusulkan jadi Cawapres Ganjar, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

Nasional
SBY Mau Hadir di Pernikahan Kaesang, Teringat Dulu Dia Ikut Shalat Jenazah Ibu Ani

SBY Mau Hadir di Pernikahan Kaesang, Teringat Dulu Dia Ikut Shalat Jenazah Ibu Ani

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur: 334 Jiwa Meninggal, 8 Orang Masih Hilang, 593 Orang Luka Berat

Update Korban Gempa Cianjur: 334 Jiwa Meninggal, 8 Orang Masih Hilang, 593 Orang Luka Berat

Nasional
SBY Pastikan Hadir di Pernikahan Kaesang, Undangan Diantar Langsung ke Cikeas

SBY Pastikan Hadir di Pernikahan Kaesang, Undangan Diantar Langsung ke Cikeas

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Kemungkinan Terburuk

Gunung Semeru Erupsi, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Kemungkinan Terburuk

Nasional
Anies Naik 'Private Jet' ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Anies Naik "Private Jet" ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Nasional
Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Nasional
Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Nasional
Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.