Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ada Pengusaha yang Timbun Jutaan Liter Minyak Goreng, tapi Kita Belum Dengar Mereka Diberi Sanksi.."

Kompas.com - 18/03/2022, 17:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Amin AK meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam menindak mafia minyak goreng yang menimbun komoditas tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan.

"Kami berharap, jangan sampai nanti terjadi tebang pilih, hanya pelaku penimbunan berukuran kecil yang ditindak, tapi yang besar-besar tidak diproses. Harusnya semua diseret ke ranah hukum tanpa kecuali," kata Amin saat dihubungi, Jumat (18/3/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, publik dapat melihat bukti nyata pembangkangan sejumlah pengusaha terhadap aturan yang sudah ditetapkan pemerintah karena stok minyak goreng mendadak membanjiri pasar setelah harga eceran tertinggi (HET) dicabut.

Menurut dia, orang awam dapat menyimpulkan bahwa stok minyak goreng sebenarnya ada tetapi sengaja ditahan atau ditimbun hingga akhirnya HET dicabut.

Baca juga: Ini Minyak Goreng Kayak Berlian, dari Langka Sekarang Menggila Harganya

Padahal, kata Amin, ulah para pengusaha itulah yang membuat banyak rakyat di berbagai daerah harus mengantre bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang kelelahan mengantre.

"Satgas pangan menemukan ada pengusaha yang menimbun jutaan liter minyak goreng di Medan dan Makasar misalnya, tapi kita belum mendengar mereka diberi sanksi," ujar Amin.

Di samping itu, Amin juga menyinggung pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyinggung ada ribuan ton minyak goreng yang diselundupkan ke luar negeri.

"Kami masih menunggu perkembangan kasus ini, apakah para pelaku penyelundupan akan diadili semuanya, atau terjadi tebang pilih karena terkait kekuatan kartel atau mafia. Kami berharap pemerintah tidak pandang bulu menegakkan aturan," kata dia.

Baca juga: Kaget Stok Minyak Goreng Tiba-tiba Penuh di Minimarket, Pembeli: Pas Murah, Enggak Ada Sama Sekali

Diberitakan sebelumnya, Lutfi mengungkap, langka dan tingginya harga minyak goreng selama beberapa bulan belakangan terjadi karena permainan mafia minyak goreng.

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat, masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," ujar Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (18/3/2022).

Ia pun menegaskan, pemerintah tidak akan menyerah melawan para mafia pangan di Indonesia.

"Saya akan perangi dan memastikan mereka yang mengerjakan itu akan dituntut di muka hukum," ujar Lutfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com