Sejumlah Kritik PDI-P untuk Luhut: Berpendapat Beda dengan Presiden hingga Menteri Masuk Ranah Politik

Pasalnya, isu penundaan pemilu dinilai bukan ranah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, melainkan ranahnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto.

Baca juga: 3 Alasan Mengapa Kita Harus Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Ia mengingatkan, sebagai pembantu presiden, para menteri seharusnya fokus saja pada tugasnya. Kerja-kerja menteri dinilai harus sesuai pada mandat yang diberikan.

Hasto mempertanyakan mandat yang diberikan terhadap Luhut jika berkaca pada pernyataannya yang berbeda dengan kebanyakan menteri dan Presiden Jokowi.

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," ujar dia.

Politik ranah parpol

Politisi PDI-P Masinton Pasaribu juga mengingatkan seluruh menteri agar bekerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Hal itu juga ia sampaikan untuk merespons pernyataan Luhut yang berbicara soal penundaan pemilu. Padahal, soal penundaan pemilu dinilai bukan kapasitas Luhut untuk berbicara.

Masinton berpandangan, soal penundaan pemilu berkaitan dengan hal politik.

Baca juga: Rakyat Diminta Kompak supaya Wacana Penundaan Pemilu Game Over

Menurut pandangan Masinton, hal tersebut merupakan ranah pembicaraan dari partai politik, bukan menteri.

"Memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen dalam pemerintah. Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik," kata Masinton dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (15/3/2022).

Negara diatur beberapa orang

Masinton juga menyampaikan kritik keras pernyataan Luhut yang dinilai menjadi preseden buruk di masa mendatang.

Terlebih, saat ini sudah ada anggapan bahwa Indonesia diatur oleh segelintir orang atau pun kelompok.

"Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang. Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata dia.

Ia mengatakan, PDI-P menolak keras penundaan Pemilu 2024. Sebab, hal itu akan berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden.